PEKANBARU (RA)- Kota Pekanbaru tahun ini kembali mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) Riau. DPRD Kota Pekanbaru berharap tahun depan Kota Pekanbaru mendapat Wajar Tanpa Pengecualian.

Hanya memperoleh WDP dikarenakan Pekanbaru dinilai masih lemah dalam mengelola aset. Ada tiga dinas yang masih tersandung aset yakni Dinas Pendidikan, Dinas PU, dan Sekretariat DPRD.

Hal itu diketahui saat Pemko Pekanbaru melaporkan Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2014 di ruang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Selasa (9/6/2015) pagi pagi tadi.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sondia Warman SH, didampingi Sigit Yuwono dan Rustam Panjaitan. Sementara dari Pemko dihadiri Walikota Pekanbaru H Firdaus MT dan SKPD lainnya.

Menurut Walikota Pekanbaru, sejak beberapa tahun ini opini WDP tidak berubah menjadi WTP. Itu dikarenakan banyaknya wujud aset yang sudah tidak tampak lagi. Sehingga, administrasi dari aset-aset lama sudah tidak jelas.

"Soal asetnya memang sepeleh. Misalnya meubel di disdik, komputer di PU, mau dimana dicari barang itu, komputer saja sudah zaman dulu. Banyak barang-barang wujudnya dibilang habis tidak bisa juga dikatakan habis, karena ada wujud tertulis," kata Wako usai paripurna.

Aset dikatakan Wako ini yang paling lama tidak tampak dan termasuk cukup tinggi ada di tahun 2010. "Yang tersisa belum sampai ke ambang batas tolerasi. Akhirnya kita belum bisa mendapatkan WTP. Tapi nanti kita akan coba konsultasi ke BPKP sebagai auditor," jelasnya.

Ditanya soal perbaikan untuk kedepannya, Wako mengungkapkan bahwa Pemko akan meminta bimbingan dari BPKP untuk menyelesaikan persoalan ini. Namun ia menyebut aset yang tercatat saat ini lebih menampakan kemajuan yang cukup baik dari tahun yang lalu.

"Kalau yang lain cukup bagus, ada kepatuhan, meskipun sangat sedikit. Dan di tahun 2015 ini, nanti akan kita konsultasi ke SKPD lain termasuk masalah mobil juga," paparnya.

Pimpinan paripurna Sondia Warman SH menuturkan, pihaknya sebagai wakil masyarakat memang sekian lama merindukan penghargaan wajar tanpa pengecualian (WTP). Sebab, terakhir Kota Pekanbaru memperoleh WTP di masa kepemimpinan Walikota Pekanbaru Jerman Abdullah.

"Tahun ini kita hanya memperoleh WDP (wajar dengan pengecualian). Maka di tahun mendatang 2016 kita ingin agar bisa memperoleh WTP," ungkap Sondia.

Dikatakan Sondia, pondasi untuk mendapatkan WTP ini dengan membenahi aset. Maka Pemko Pekanbaru telah membentuk SKPD khusus untuk pendataan aset yakni Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD).

"Kita mendapatkan WDP karena memang aset kita tidak terdata dengan baik, aset dimana-mana. Dengan adanya SKPD khusus ini kita berharap agar kedepan kita bisa memperoleh WDP," tuturnya.

Terkait dalam penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan yang juga menyebut bahwa aset yang menjadi sorotan adalah mobil dinas yang ada di Sekretariat DPRD, Sondia menyebut bahwa kesalahan yang perlu dibenahi adalah terkait penghapusan aset.

"Aturan kan sudah ada, kapan dilakukan pemutihan terhadap aset. Ada aset yang habis dipakai, ini harus dicatat biar tidak lagi menjadi temuan BPK. Dengan demikian, WTP akan bisa kembali kita raih," ulas Sondia.

Politisi PAN ini juga mengatakan, memang dampak yang akan timbul akibat WDP ini tidak akan berpengaruh pada Kota Pekanbaru seperti dana bagi hasil dari pusat, namun pengaruhnya adalah penilaian kinerja Walikota. "Kita ingin di ujung masa tugas pak Wali, WTP dapat kita raih," imbuhnya.