Riauaktual.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti khawatir Perppu Tunda Pemilu dikeluarkan presiden.

Jika Perppu Tunda Pemilu keluar, lalu pemerintah menjalankan Pemilu sistem proporsional tertutup, maka yang untung adalah PDI Perjuangan.

Pro kontra sistem pemilu proporsional tertutup dan terbuka hingga Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, berpotensi terjadi penundaan Pemilu 2024.

Pasalnya, apabila sistem proporsional tertutup berlaku maka sangat mungkin terjadi pengurangan jumlah partai politik peserta pemilu dan partai penguasa sangat diuntungkan.

Sehingga, terjadi tarik menarik kepentingan hingga gaduh dan pada akhirnya keluar Perppu penundaan Pemilu 2024.

Begitu kekhawatiran Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti saat berbincang dengan wartawan di Kantor Para Scyndicate, Jakarta Selatan, Rabu (4/1).

“Ya. Saya juga khawatir keluarnya Perppu Omnibus Law kemudian berbagai isu dikeluarkan berkaitan dengan pemilu. Ya itu mungkin bisa-bisa jadi dasar untuk mengeluarkan Perppu lagi terkait dengan penundaan pemilu gitu loh. Saya juga khawatir ke sana,” ungkap Aktivis 98 ini.

Terlebih, kata Ray Rangkuti, cara pemerintah mengeluarkan Perppu agaknya disandarkan pada pendekatan kekuasaan semata.

Padahal, syarat menerbitkan Perppu antara lain harus ada kondisi yang bersifat genting dan memaksa sebagaimana diatur dalam UU.

“Jadi, nilai Perppu itu sudah menjadi nilai kekuasaan gitu loh. Nah makanya, mengubah lagi dari katakanlah proporsional tertutup lagi, ribut lagi semuakan. Akhirnya dikeluarkan Perppu tunda pemilu,” kata Ray.

PDIP Kekeuh Proporsional Tertutup

Sikap Fraksi PDIP yang kekeuh menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup. Sementara delapan fraksi di DPR menolaknya.

Sikap PDIP itu dinilai sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasannya pada Pemilu 2024 mendatang.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti kepada wartawan di Kantor Paracyndicate, Jakarta Selatan, Rabu (4/1) mengatakan, jika proporsional tertutup, maka yang untung PDIP.

“Yang diuntungkan salah satunya adalah PDIP. Karena mereka mendorongnya, kan dengan menerapkan proporsional tertutup sebenarnya mau membekukan struktur kemenangan (pemilu) ini gitu,” kata Ray.

Menurutnya, jika sistem proporsional tertutup berlaku, maka akan terjadi penyempitan jumlah partai politik peserta pemilu.

Terlebih, kata Ray, ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen masih berlaku.

“Artinya apa? Jangan-jangan ini bagian dari skenario memformulasi penyempitan kesempatan parpol. Udah bisa diduga kok paling hebat 5 partai politik kalau kita pakai perporasional tertutup. Yang lainnya enggak akan lolos di Parlementary Threshold,” kata pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sumber: Pojoksatu.id