Riauaktual.com - Dari beberapa kali rapat dengar pendapat atau hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra Komisi I DPRD kota Pekanbaru, belum ada persoalan yang menjadi sorotan khusus oleh para kalangan legislatif.

Namun Komisi I DPRD kota Pekanbaru senantiasa mengingatkan agar penggunaaan anggaran di APBD 2023 mendatang lebih efisien dan efektif. Namun untuk anggaran yang bersentuhan dengan pelayanan masyarakat secara langsung tetap menjadi perhatian dan diperjuangkan didalam pembahasan dan penyusunan APBD 2023.

"Dari beberapa OPD yang dipanggil tidak ada yang menjadi sorotan khusus, cuma kami selalu tekankan bahwa untuk penggunaan anggaran di 2023 mendatang lebih efektif dan efisien," kata Krismat Hutagalung, Wakil Ketua Komisi I DPRD kota Pekanbaru, Kamis (20/10/2022)

Hal tersebut menurut Krismat untuk kelangsungan dan kesejahteraan masyarakat yang jauh lebih baik, pasalnya hingga saat ini masih banyak persoalan masyarakat yang belum teratasi dengan maksimal, mulai dari persoalan banjir, sampah, drainase, pendidikan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu dan beragam persoalan lainnya yang membutuhkan kehadiran pemerintah secara langsung.

"Tingkatkan pelayanan langsung kepada masyarakat, kita mau hand to hand kerjasama setiap OPD sangat penting,  semangat yang ditularkan pj itulah yang kita sampaikan kesetiap OPD yang kita undang. kalau bisa anggara yang ada di opd dipergunakanlah secara efektif dan efisien, lihat kondisi masyarakat yang benar- benar butuh sekali hadirnya pemerintah di pelayann yang bersentuhan dengan masyarakat," ujarnya lagi. 

Untuk diketahui, saat ini DPRD kota Pekanbaru melalaui masing-masing komisi sedang melakukan pembahasan penyusunan R-APBD 2023, masing-masing OPD sudah mengajukan rencana awal besaran anggaran yang bakal dimasukkan didalam APBD 2023 mendatang. 

Untuk hari ini Satpol PP mengusulkan anggaran Rp 28 Miliar pada Komisi I DPRD kota Pekanbaru. Rencanya anggaran tersebut akan dipergunakan untuk operasional dan pelayanan masyarakat.

"Anggaran yang diajukan tadi sebesar Rp 28 Miliar. Untuk satpol pp secara umum masih ditingkat pelayanan. Kita berharap ada penambahan anggaran terutama untuk kelengkapan operasional yang perlu disuport dalam rangka penegakan perda.  Ada mobil dinas yang perlu disuport untuk dilakukan perbaikan dan kebutuhan lainnya," pungkas Krismat.