Riauaktual.com - Sejak 2 tahun yang lalu, Komisi IV DPRD kota Pekanbaru terus getol memberikan rekomendasi kepada Pemko Pekanbaru agar pengelolaan sampah dikembalikan kepada masyarakat. Pasalnya pengelolaan sampah yang menghabiskan anggaran Rp80 miliar per tahun dinilai gagal.

"Kami di Komisi IV sejak 2 tahun yang lalu telah memberikan rekomendasi kepada Bapak Walikota Firdaus dan DLHK Pekanbaru untuk mengembalikan pengelolaan sampah ke masyarakat namun tidak dihiraukan. Ternyata pada tahun 2021, terjadilah musibah bencana sampah sehingga berujung kepada penegakkan hukum," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Nurul Ikhsan, Sabtu (8/10/2025).

Politisi Gerindra ini menyebutkan pengelolaan sampah melalui sistim swakelola masyarakat dinilai jauh lebih murah jika dibandingkan dengan sistim swastanisasi. Besarnya anggaran yang dikeluarkan untuk pengangkutan sampah oleh pihak ketiga sekitar Rp 80 miliar setiap tahunnya terlalu boros namun hasilnya gagal.

"Menurut hemat kami, selama dikelola pihak ketiga persoalan pengangkutan sampah justru semakin semrawut. Padahal, dana yang dikucurkan untuk pengelolaan sampai mencapai angka Rp 80 miliar. Bukannya membaik, malah gagal. Jika pengelolaan sampah dikembalikan ke masyarakat melalui konsep swakelola maka banyak manfaat yang akan didapat," ujarnya lagi. 

Manfaat dari konsep swakelola yang dimaksud Nurul yakni, pertama biaya yang lebih murah dan lebih efisien. Kedua, seluruh elemen masyarakat mulai tingkat RT, RW, Lurah dan Camat akan dilibatkan sehingga fungsi kontrol berjalan dan memiliki rasa tanggungjawab.

Untuk diketahui, melihat kinerja pihak ketiga yang tak kunjung tuntas menyelesaikan persoalan sampah di Pekanbaru, akhirnya Pj Walikota Pekanbaru berani mengambil tindakan tegas. Dimana pada tahun 2023 nanti pj walikota berencana akan mengembalikan pengelolaan sampah kepada masyarakat dengan mengusung konsep swakelola.