Riauaktual.com - Komisi IV DPRD kota Pekanbaru berencana akan memanggil para mitra kerja untuk membahas besaran anggaran yang diusulkan masing-masing OPD pada R-APBD 2023. 

Termasuk memangil Dinas PUPR kota Pekanbaru untuk mempertanyakan porsi anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru. Pasalnya Menurut Robin Eduar, anggota Komisi IV DPRD kota Pekanbaru anggaran penanganan banjir di Kota Pekanbaru cukup minim. Dimana pada APBD 2022 anggaran penanganan banjir di dinas PUPR hanya di plot Rp 15 miliar dari ratusan miliar yang dianggarkan.

Sementara anggaran di APBD Murni 2023, dari usulan Pemko Pekanbaru ke DPRD Pekanbaru, anggaran penanggulangan banjir di Dinas PUPR hanya sekitar Rp 18 miliar dari total anggaran keseluruhan Rp 201,8 miliar.

Menurut Robin Eduar, anggaran Rp 18 miliar untuk penanganan banjir tahun 2023, tidak pantas lagi. Porsi anggarannya harus lebih besar, jika ingin titik-titik banjir berkurang di Kota Pekanbaru.

"Ini lah nanti yang akan kita pertanyakan ke Dinas PUPR. Kita inginkan maksimal anggarannya. Rencananya pekan depan kita panggil hearing. Kita bedah semuanya," tegas Robin Eduar, Kamis (6/10/2022).

Robin sepakat dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru Azwendi, bahwa saat ini bukan waktunya untuk mencari siapa yang salah dari persoalan banjir yang saat ini terjadi di Kota Pekanbaru. Melainkan mencari akar permasalahan dan mencari solusi yang tepat.

Tidak hanya itu, Pemko Pekanbaru harus koordinasi intens dengan Pemprov Riau dan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan suport dalam penanganan banjir, baik dalam bantuan alat maupun suport anggaran penanganan banjir di Pekanbaru.

"Ini persoalan kita bersama dan harus dicarikan solusi secar bersama-sama. mulai dari masyarakat yang senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, pastikan tidak ada tumpukan sampah di drainase yang menyumbat aliran air, maupun kerjasama pemerintah kota dengan Pemrov dan Pemerintah Pusat," pungkas Robin.