Riauaktual.com - Penyidikan dugaan korupsi SPPD fiktif di Setwan Rokan Hilir (Rohil), masih berproses. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau bersama BPK memeriksa saksi serta dokumen terkait perkara tersebut di Negeri Seribu Kubah.
Demikian diungkapkan Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, Kamis (8/9). Dikatakan Sunarto, pihaknya tengah berupaya merampungkan penyidikan perkara rasuah yang terjadi tahun 2017 lalu.
“Mereka (penyidik, red) masih mendampingi BPK melakukan pemeriksaan,” ujar Sunarto ketika ditanya perihal perkembangan penanganan kasus tersebut.
Tak hanya saksi, lanjut Sunarto, ada sejumlah dokumen yang diteliti. Langkah ini, untuk mengumpulkan bahan keterangan serta alat bukti lainnya.
“Ada beberapa dokumen yang harus diteliti dan masih banyak lagi yang perlu diperiksa,” jelas mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara.
Sebelumnya, saksi yang dimintai keterangan yakni sejumlah Datuk Penghulu di wilayah Kecamatan Bagan Sinembah terkait kegiatan reses anggota DPRD tahun 2017. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Gedung Sekretariat Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Bagan Sinembah, Rabu (7/9).
Perkara ini ditangani penyidik pada Ditreskrimsus Polda Riau sejak 2018 lalu, dan telah masuk ke tahap penyidikan pada 6 Mei 2021. Hal itu dipastikan setelah penyidik menemukan peristiwa pidana serta bukti permulaan yang cukup.
Penanganan perkara itu dilakukan guna menindaklanjuti laporan yang diterima Polda Riau melalui Ditreskrimsus pada medio September 2018 lalu. Laporan itu terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohil oleh BPK Perwakilan Provinsi Riau tahun 2017.
Dalam LHP itu dinyatakan terdapat dugaan penyimpangan SPPD yang digunakan anggota Dewan tanpa didukung Surat Pertanggungjawaban (SPJ), sehingga potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah.
Atas temuan itu sejumlah anggota DPRD Rohil kala itu berbondong-bondong mengembalikan dana tersebut ke kas daerah. Bahkan, ada juga anggota DPRD yang membuat pernyataan di atas materai yang menerangkan bahwa mereka tidak pernah menerima sepeser pun dana tersebut.
Dari informasi yang dihimpun terkait dugaan penyimpangan dalam perkara ini, pada Maret 2017 lalu, Setwan Rohil menerima uang persediaan (UP) sebesar Rp3 miliar. Dari jumlah itu yang bisa dipertanggungjawabkan sekitar Rp1,395 miliar, sedangkan sisanya Rp1,6 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Lalu, penggunaan uang pajak reses II oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Rohil atas nama Firdaus selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp356.641.430. Namun dana itu telah disetorkan ke kas daerah. Kemudian penggunaan uang pajak reses III oleh Sekwan atas nama Syamsuri Ahmad sebesar Rp239.105.430 dengan modus tidak disetorkan.
Selanjutnya, terhadap anggaran dilakukan ganti uang (GU) sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp1.064.023.000 diperuntukan membayar hutang kepada Lisa atas perintah Syamsuri, dan Rp1.100.331.483 untuk pembayaran hutang kepada Syarifudin. Penggunaan GU tersebut belum ada pertanggungjawabannya.
