Pendamping Korban Kecewa Atas Vonis Bebas Syafri Harto

Pendamping Korban Kecewa Atas Vonis Bebas Syafri Harto
Syafri Harto

Riauaktual.com - Sejumlah bukti baru akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dugaan pelecehan seksual terhadap L. Bukti ini diharapkan dapat dijadikan untuk pengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). 

Berdasarkan penelusuran di website https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/. Perkara dengan nomor 786 K/Pid/2022, telah berstatus putusan. Adapun tim hakim yang memeriksa perkara, yakni DR Gazalba Saleh SH MH, DR Prim Haryadi SH MH, dan Sri Murwahyuni SH MH, dengan panitera pengganti Bayuardi SH MH. 

Sedangkan amar putusannya berbunyi “TOLAK, dan diputuskan pada tanggal 9 Agustus 2022 lalu,” tulis dalam website tersebut. 

Direktur LBH Pekanbaru, Andi Wijaya telah mengetahui putasan kasasi dari MA. Putusan tersebut, kata dia, membuat pihaknya kecewa. ‘’Kami kecewa atas putusan kasasi MA. Karena, tidak memberikan rasa keadilan kepada korban,” ucapnya. 

Andi mengkhawatirkan, putusan tersebut akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum. Selain itu, juga berdampak terhadap kasus lainnya. ‘’mestinya hakim harus jeli dan cermat dalam membaca kasus ini. Dan tidak menolak kasasi,’’ lirihnya. 

Ditambahkan Andi, pihaknya berharap JPU akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK). Pihaknya, kata dia, akan menyerahan fakta-fakta baru terkait perkara tersebut ke JPU. ‘’Kami akan koordinasi dengan JPU. Kami akan serahkan novum-novum baru ke jaksa, jika itu bisa dilakukan untuk PK,” tegas Andi. 
 
Permohonan kasasi JPU atas vonis bebas terhadap terdakwa Syafri Harto, akhirnya inkracht. Mahkamah Agung menolak kasasi tersebut dan menyatakan Dekan Fisip UNRI tidak terbukti melakukan pencabulan kepada mahasiswinya. 

Terpisah Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto menyampaikan, pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. Salinan ini, kata dia, akan dipelajari. “Kami akan menentukan langkah hukum apa yang kami lakukan nanti,” singkat Raharjo. 

Pada peradilan tingkat pertama, hakim menilai Syafri Harto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana asusila atau pencabulan, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim juga memerintahkan terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan. Serta agar hak dan martabat terdakwa bisa dipulihkan. Atas putusan itu, JPU mengajukan kasasi ke MA. 

Sebelumnya, JPU melayangkan tuntutan terhadap terdakwa dengan hukuman 3 tahun penjara. Kemudian, menuntut agar terdakwa membayar penggantian uang yang sudah dikeluarkan oleh korban, mahasiswi jurusan Hubungan Internasional (HI) FISIP UNRI berinisial L berdasarkan biaya perincian perhitungan, yang dilakukan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jumlahnya sebesar Rp10.772.000.

Dalam perkara ini, JPU mendakwa Syafri Harto, dengan dakwaan primair: melanggar Pasal 289 KUHP, subsidair: melanggar Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHP, lebih subsidair: melanggar Pasal 281 ke-2 KUHP.

Berita Lainnya

index