Sidang Praperadilan PT Duta Palma Ditunda Sebulan

Sidang Praperadilan PT Duta Palma Ditunda Sebulan

Riauaktual.com - Hakim tunggal Pengadilan Negari (PN) Pekanbaru menunda sidang perdana praperadilan PT Duta Palma Group hingga awal bulan depan. Hal ini, lantaran Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Kejagung tidak hadir dalam sidang perdana. 

Sidang tersebut, sejatinya digelar pada Senin (1/8) kemarin. Sidang itu beragendakan pembacaan permohonan praperadilan. 

Humas Pengadilan Negeri Pekanbaru, Andry Simbolon saat dikonfirmasi, membenarkan perihal ditundanya sidang praperadilan tersebut. "Iya kalau kita lihat data dari SIPP (situs resmi Pengadilan, red), ditunda (sidangnya) ini. Karena termohonnya belum hadir, begitu," kata Andry, Selasa (2/8). 

Penundaan itu, dilanjutkannya, dikarenakan pihak termohon yakni Dirdik JAM Pidsus Kejagung, tidak hadir dalam sidang perdana praperadilan tersebut.
"Maka sidang ditunda untuk memanggil kembali. Sidang berikutnya 5 September 2022," jelasnya. 

Lima perusahaan Duta Palma Group, melayangkan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru. Dar situs resmi PN Pekanbaru di alamat https://sipp.pn-pekanbaru.go.id gugatan didaftarkan pada Rabu (13/7/2022) kemarin.

5 perusahaan Duta Palma Group yang menjadi pemohon, diantaranya PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, dan PT Kencana Amal Tani.

Sementara, pihak termohon yakni Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda (JAM) Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Gugatan teregister dengan nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Pbr.

Gugatan praperadilan dilayangkan, bertujuan untuk menguji apakah penyidikan, penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan tim Kejagung terkait perkara dugaan korupsi yang sedang diusut, sah atau tidak.

Sidang gugatan praperadilan, dipimpin hakim tunggal Salomo Ginting. Diketahui, saat ini Kejagung tengah melakukan penyidikan dugaan korupsi yang melibatkan PT Duta Palma Group.

Perusahaan ini diduga melakukan penyerobotan lahan di Kabupaten Inhu, Riau. Terkait perkara ini, Korps Adhyaksa sudah menetapkan 2 orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Bupati Inhu Raja Thamsir Rachman dan pemilik perusahaan, Surya Darmadi. Akibat perbuatan keduanya, estimasi kerugian negara ditaksir mencapai sebesar Rp78 triliun.

PT Duta Palma Group melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak dan melawan hukum. Perbuatan tersebut diduga menyebabkan kerugian terhadap perekonomian negara.

PT Duta Palma Group diduga telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaan tersebut. Lahan itu juga disebut tidak memiliki surat-surat lengkap.

Belum lama ini, penyidik dari Kejagung telah turun ke Kabupaten Inhu untuk melakukan penyitaan lahan tersebut. Selanjutnya lahan tersebut dititipkan ke PTPN V wilayah Riau.

Dalam sebulan, hasil perkebunan di lahan tersebut menghasilkan keuntungan Rp600 miliar. Kerugian terhadap perekonomian negara telah bocor sejak perusahaan tersebut didirikan.

Kejagung juga telah melakukan pengeledahan di sejumlah lokasi.

Diantaranya Kantor PT Duta Palma Group di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan; Kantor PT Duta Palma Nusantara di Jalan OKM Jamil Pekanbaru, Kantor PT Panca Agro Lestari, Kantor PT Seberida Subur, Kantor PT Banyu Bening Utama, dan Kantor PT Palma Satu.

Kemudian di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Inhu; Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Inhu; Kantor Pertanahan Kabupaten Inhu, dan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dari penggeledahan tersebut, tim Kejagung menyita dokumen-dokumen perizinan, operasional dan keuangan atas nama PT Duta Palma Group serta dokumen terkait lainnya.

Kejagung juga menyita barang bukti elektronik berupa satu unit handphone; enam unit hard disk, 8 bidang lahan perkebunan dan bangunannya atas nama PT Panca Agro lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu, PT Banyu Bening Utama, PT Kencana Amal Tani.

Berita Lainnya

index