Riauaktual.com - Sidang paripurna DPRD Riau dengan agenda Penyampaian Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021 oleh Gubernur Riau mendapat sorotan oleh Ketua Fraksi Demokrat, Kelmi Amri, Senin (4/7).
Laporan yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution ini mendapat kritikan sebab Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang masih terjadi. Kelmi menyebutkan hal ini perlu menjadi rambu-rambu bagi DPRD dan Pemprov Riau dalam hal pembahasan APBD 2022/2023 nanti.
"Kami melihat SILPA setelah dilakukan audit oleh BPK ini terlalu besar hampir Rp1 triliun. Ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan kita mendesign rancangan APBD sehingga SILPA kita begitu besar," kata Kelmi Amri.
Ia berharap dana yang besar ini bisa dimanfaatkan melalui program-program yang sekiranya dibutuhkan masyarakat. Ia juga berharap SILPA ini menjadi perhatian khusus gubernur dan wakil gubernur. Karena dari setiap pembahasan yang dilakukan di DPRD selalu mengeluhkan dengan angka-angka yang telah disajikan oleh tim anggaran pemerintahan daerah.
"Sehingga ruang gerak untuk menuangkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat yang dibutuhkan rakyat yang sifatnya mendesak, kita tidak bisa lagi tuangkan dengan terhukum oleh anggaran. Itu terus yang setiap tahun kita alami. Namun, dalam kenyataannya hampir setiap tahun terjadi SILPA," kata dia.
Kalau tidak salah, kata dia, tahun 2020 lalu, silpa di atas Rp400 miliar. Tahun 2021 mencapai Rp989 miliar. Alangkah ruginya kata Kelmi, yang semestinya program-program pro rakyat ini yang bisa dikerjakan di tahun 2022, tapi uang mengendap dan SILPA hampir Rp1 triliun, sehingga program tidak berjalan.
"Contoh paling sederhana hampir 40 persen ruas jalan provinsi kita membutuhkan perhatian khusus dari gubernur. Tetapi karena kita tidak mampu merencanakan dan menyusun APBD dengan baik yang semula ini bisa kita tuangkan, ini tidak terjadi," kata dia.
Lanjut dia, ini mungkin catatan penting untuk gubernur. Sehingga, di dalam pembahasan APBD di 2023 nantinya, melakukan pembahasan dan menuangkan kegiatan kegiatan bersifat skala besar.
"Uang Rp1 triliun ini untuk apa dan bagaimana bisa dibelanjakan. Kita tidak ingin lagi ada SILPA di tahun-tahun mendatang. Kalau pun ada janganlah sampai sebesar ini. Ini membuktikan kalau boleh kami menyampaikan hari ini, walau pahit tapi wajib kami sampaikan. Ini ketidakmampuan kita mendesign belanja untuk kebutuhan masyarakat kita," tegas dia.
