Korupsi Dana Bansos, Kabag Humas dan Anggota DRPD Siak Diperiksa

Korupsi Dana Bansos, Kabag Humas dan Anggota DRPD Siak Diperiksa
Ilustrasi.net

 

Riauaktual.com - Kabag Humas dan Protokol Sekretaris Kabupaten (Setdakab) Siak, Wan Saiful Efendi diperiksa penyidik Bidang Pidsus Kejati Riau. Ia diperiksa bersama anggota DRPD, Zulkifli terkait dugaan korupsi dana bantuan sosial fakir miskin dan anak-anak cacat 2014-2019.

Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau Bambang Heri Purwanto membenarkan, adanya pemeriksaan tersebut. Permintaan keterangan para saksi itu, kata dia, untuk merampung proses penyidikan perkara rasuah di Kota Istana.

“Hari ini, ada enam saksi yang diperiksa oleh jaksa penyidik Bidang Pidsus,” ungkap Heri Purwanto, Senin (20/6). 

Keenam saksi yang dimintai keterangan yakni, Wan Syaiful Efendi yang kini menjabat sebagai Kabag Humas dan Protokol Setdakab Siak. Dia diperiksa dalam kapasitas selaku Camat Siak 2014-2017 terkait berapa penyaluran dana bansos kepada pihak penerima.

Kemudian, Zulkifli selaku Camat Tualang 2013-2016 yang diperiksa terkait berapa penyaluran dana bansos kepada pihak penerima bansos di kecamatan tersebut. Lalu, S, N dan S selaku Kadus Benayah, serta M selaku Kadus Perincit. "Keempat nama terakhir diperiksa saksi terkait berapa penyaluran dana bansos kepada pihak penerima di Dusun masing-masing," jelas Bambang.

Wan Syaiful Efendi dikonfirmasi tak menampik, dirinya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bidang Pidsus Kejati Riau. Ia menyebutkan, mulai diperiksa pukul 10.00 WIB. “Iya, saya tadi diperiksa sekitar jam 10,” kata Kabag Humas dan Protokol Setdakab Siak. 

Ketika disinggung terkait metari pemeriksaan, mantan Camat Siak enggan membeberkannya. Wan Syaiful mengarahkan untuk menanyakan ke penyidik. “Kalau untuk materi, tanyakan ke penyidik saja,” singkatnya. 

Terpisah, Zulkifli mengatakan, dirinya menjalani proses permintaan keterangan lebih kurang selama tiga jam. Materi pemeriksaan, sebut dia, terkait mekanisme serta prosedur penyaluran dana bansos ke fakir miskin dan anak-anak catat. 

“Semua camat kan juga diperiksa. Bansos itu ada tiga, anak yatim, fakir miskin dan anak-anak catat. Kami hanya menjalankan perintah dan menyalurkannya saja. Kesra meminta mengirimkan data anak yatim, fakir miskin dan anak cacat,” sebut Zulkifli. 

“Itu kami teruskan ke Desa. Desa yang melakukan pendataan. Setelah data dikirim desa, kami proses dan dikirimkan ke Kesra,” sambung anggota DPRD Siak itu. 

Saat proses pencairan, kata dia, dana itu jemput oleh Kasi Kesejahteran Sosial dan diserahkan ke pihak desa. Pihak desa lah yang menyalurkan sesuai dengan data penerima bansos. “Saya tadi hanya ditanya sebanyak enam pertanyaan,” jelasnya.

Sebelumnya, jaksa periksa MR selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2014, dan WLF selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sungai Mandau Tahun 2015-2017. Pemeriksaan keduanya dilakukan pada Jumat (17/6) kemarin.

Tim Penyidik juga telah memeriksa LR. Dia adalah Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kandis yang diperiksa pada Rabu (15/6) kemarin. Sehari sebelumnya, diperiksa, Kasi Kesejahteraan Kecamatan Koto Gasib dan Mempura, yang masing-masing berinisial M.

Sementara itu, pada Senin (13/6), Korps Adhyaksa itu memeriksa 5 orang saksi. Yaitu, W selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Lubuk Dalam, WA selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Dayun, dan N selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Minas. Lalu, TM selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Setdakab Siak, serta W selaku Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Siak Tahun 2014-2015. 

Pemeriksaan juga dilakukan terhadap Yurnalis. Staf Ahli Gubernur Riau itu diperiksa pada Selasa (31/5) kemarin dalam kapasitasnya Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab Siak TA 2017.

Di hari yang sama, pemeriksaan juga dilakukan terhadap 4 saksi lainnya. Mereka masing-masing berinisial ACS selaku Camat Lubuk Dalam, A selaku Camat Minas, HD selaku Camat Mempura, dan S selaku Camat Koto Gasib. Jabatan itu mereka emban dalam kurun waktu 2014-2017 dan 2014-2016 lalu.

Tidak hanya itu, tiga orang saksi yang pernah menjabat camat di Kabupaten Siak juga telah diperiksa. Adapun para saksi tersebut masing-masing berinisial ZA selaku Camat Kerinci Kanan Tahun 2014-2015, ZE selaku mantan Camat Dayun, D selaku mantan Camat Bunga Raya. 

Tim Jaksa Penyidik juga telah memeriksa TS selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Siak, N selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tualang, dan M selaku Kasi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sabak Auh.

Penanganan perkara rasuah itu ditingkatkan ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor PRINT-09/L.4/Fd.1/09/2020. Surat tersebut ditandangani langsung Kajati Riau, Mia Amiati tertanggal 29 September 2020 lalu. Hal itu, diyakini usai Korps Adhyaksa Riau menemukan peristiwa pidana serta dua alat bukti permulaan yang cukup. 

Penyidik diketahui telah mendapati sejumlah temuan dalam pengusutan dugaan korupsi itu. Pada pengusutan perkara ini, penyidik telah mengeluarkan ribuan surat panggilan saksi. Penyidikan memang memakan waktu cukup lama, dikarenakan luasnya objek penyidikan perkara. 

Untuk kegiatan belanja bansos sendiri, terdiri dari 15 item. Di antaranya, pertama, bansos untuk rumah tangga miskin dan lansia terlantar, yang jumlah penerimanya 700 sampai 1.000 setiap tahunnya.

Kedua bansos untuk penyandang cacat, ketiga bansos untuk fakir miskin, keempat bansos untuk yatim piatu, kelima bansos untuk suku terasing, keenam bansos untuk mahasiswa PTIQ dan IIQ.

Ketujuh bansos untuk mahasiswa luar negeri, kedelapan bansos untuk rombongan belajar, kesembilan bansos untuk beasiswa S1, kesepuluh bansos untuk beasiswa S2, kesebelas bansos untuk beasiswa D3. Keduabelas, bansos untuk beasiswa S1 akhir/skripsi, ketigabelas bansos untuk beasiswa S2 akhir/tesis, keempatbelas bansos untuk beasiswa D3 akhir, dan terakhir bansos untuk karya ilmiah.

Selain luasnya objek penyidikan yang meliputi banyak item, penyidikan perkara ini tahun anggarannya cukup panjang, yaitu 2014 sampai 2019. Tak hanya bansos, objek perkara ini juga terkait dengan belanja hibah, yang terdiri dari 40 objek penerima.

Berita Lainnya

View All