Jangan Sampai Lurah Bisa Diatur RW

Jangan Sampai Lurah Bisa Diatur RW
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain SE

PEKANBARU (RA)- Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Zulkarnain SE, mengingatkan agar dalam seleksi lelang jabatan lurah dilakukan secara porposional. Sehingga lurah yang dipilih paham fungsi dan wewenangnya.

"Jangan sampai lurah bisa diatur RT dan RW karena lebih paham pula RT dan RW ketimbang lurah ini. Maka kita berharap dalam seleksi lurah dalam lelang itu lakukan dengan baik," ungkap Zulkarnain, Jumat (19/12/2014).

Menurut Politisi PPP ini, untuk mendapatkan lurah yang mampu bekerja sesuai arahan walikota untuk membangun Kota Pekanbaru seperti misi walikota menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, maka perlu melihat berbagai kriteria.

Seperti pemahaman lurah terhadap tata pemerintahan tingkat kelurahan, memahami situasi wilayah, serta dapat bekerja keras untuk membangun kelurahan dan melayani masyarakat dengan baik.

"Maka kita minta dalam seleksi ini lakukan secara transparan. Seperti tes CPNS kemarin itu kan jelas dipaparkan ke kita bagaimana prosedurnya, setidaknya kita dikasih tahu juga prosedur lelang lurah itu seperti apa," kata Zulkarnain.

Memang, kata Zulkarnain, saat pihaknya di Komisi III rapat kerja (hearing) bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru yang membawahi para lurah ini, BKD menjelaskan akan melanjutkan lelang lurah tahap kedua. Akan tetapi BKD tidak memaparkan bagaimana prosedurnya dan mengapa lelang lurah tahap dua ini sepi peminat.

Maka Zulkarnain meminta kepada BKD untuk mencari tahu apa penyebabnya lelang tahap dua sepi peminat. "Kalau lelang murni, mekanismenya kalau berjalan, transparan, saya yakin banyak peminatnya. Kalau tak transparan tentu orang ragu ikut," ujarnya.

Terkait masih adanya keluhan masyarakat atas pelayanan kelurahan yang belum bagus, Zulkarnain kembali menegaskan agar Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menempatkan lurah harus orang yang mampu bekerja dan paham dengan pekerjaannya.

"Tak harus kita dilibatkan, tapi kasih tahu sistemnya seperti apa, siapa yang nguji, kelulusan porsentasi seperti apa. Agar kita dan masyarakat tahu kriteria lurah, jangan sampai masyarakat kaget tiba-tina seseorang yang dikenal warga kurang bagus kinerjanya malah jadi lurah," paparnya.

Ditambahkan Zulkarnain, terhadap 36 lurah hasil lelang tahap pertama, diharapkan terus dievaluasi. "Kita juga berencana mempertanyakan kondisinya nanti kepada BKD," tutup Zulkarnain.

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index