PEKANBARU (RA)- Saat ini, masih ada 22 kelurahan di Kota Pekanbaru yang dijabat oleh Lurah pelaksana tugas (Plt) dari total jumlah 58 kelurahan yang ada. Pada lelang lurah beberapa waktu lalu, telah terjaring 36 lurah yang defenitif. Kemudian, kelanjutan lelang lurah apa kabar ya?

"Kami sudah ada rencana untuk hearing dengan Pemerintah Kota Pekanbaru tentunya dengan instansi teknis tekait, dan kami mempertanyakan soal lelang lurah yang sepi peminat ini, serta realisasinya seperti apa," ungkap Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru Kudus Kurniawan, kepada wartawan, Rabu (17/12/2014).

Informasi yang berkembang di lapangan, tercium adanya praktik suap dalam penerimaan lelang lurah ini sehingga menyurutkan niat para calon lurah ikut gabung di bursa lelang tersebut. Atas informasi ini juga lah Komisi I akan bahas nantinya dalam hearing tersebut.

"Sepi peminat lelang lurah tahap kedua menjadi sorotan, ada apa? Ini harus dijawab oleh Pemko, supaya 22 kelurahan lagi diisi oleh pejabat defenitif," ulasnya.

DPRD berharap agar kekosongan yang terjadi pada posisi lurah tidak berlama-lama. Karena lurah ini menjadi ujung tombak pembangunan. "Lelang jabatan ini bagus, karena membuka kesempatan kepada orang untuk mengabdi dalam membangun Kota Pekanbaru, tentu harus diseleksi dengan baik," ujarnya.

Jika memang masih sepi peminat, maka Pemko disarankan melakukan sosialisasi dengan baik dan transparan. "Karena kami di kota lain yang melakukan hal sama suskes dengan lelang ini. Lurah ini sangat penting dan motor penggerak dari pembangunan," ungkapnya.

Soal dugaan adanya main suap, Kudus mewanti-wanti agar jangan sampai tejadi suap menyuap untuk jabatan lurah, jika ada terbukti maka perlu diproses secara hukum.

"Memang sampai saat kami dari DPRD belum mendengar adanya laporan soal ini, namun kami berharap tidak ada suap menyuap untuk jabatan lurah maupun jabatan struktural lainya, kita berharap untuk menciptakan good govermant, maka harus bersih penyeleksaiannya," imbuhnya.

Laporan : rik