Isu Suap Pengesahan APBD 2015,

Fraksi PDIP Pastikan Tidak Terima Suap Apapun dari Annas Maamun

Fraksi PDIP Pastikan Tidak Terima Suap Apapun dari Annas Maamun
ilustrasi

RIAU (RA)- Isu terjadinya suap pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun 2015 yang semakin menguat paska ditetapkanya Gubernur Riau non aktif, Annas Maamun, ternyata mendapat tanggapan serius dari anggota DPRD Riau dari Fraksi PDI Perjuangan.

Fraksi PDIP pada periode sebelumnya menyatakan tidak ada menerima suap apa pun terkait isu yang beredar tersebut.

Demikian hal tersebut disampaikan anggota DPRD Riau, Zukri Misran.

"Selaku anggota DPRD Riau, anggota banggar sekaligus dari Fraksi PDIP Periode 2009-2014 sangat menyayangkan sekali kalaulah apa yang hari ini diberitakan di media itu benar adanya. Apalagi sempat hal ini benar-benar terjadi saya sangat kecewa. Dan saya pastikan dan yakin sekali Fraksi PDI-P clear terhadap hal ini dan siap dikomprontasikan kalau ada oknum yang mengatas namakan Fraksi PDI-P ataupun atas nama saya secara pribadi," papar Zukri yang kembali duduk sebagai anggota DPRD.

Jika seandainya hal tersebut benar adanya wakil rakyat dapil Pelalawan dan Siak ini mempersilahkan KPK untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. "Yang kedua kita minta KPK buka seterang-terangnya biar lebih terang menderang kalau memang ada suap. Siapa yang melakukan suap kepada siapa dan untuk apa uang itu. Yang saya katakan tadi Fraksi PDI-P clear terhadap itu," katanya.

Untuk itu, dirinya juga berharap kepada anggota DPRD Riau yang baru senantiasa menjadikan kasus hukum yang terjadi di Riau menjadi pelajaran.

Seperti diketahui belakangan ini Riau sering menjadi sorotan akibat kasus hukum yang terjadi.

"Yang ketiga saya berharap dengan kawan-kawan anggota DPRD Riau yang baru menjadikan iktibar musibah kasus hukum yang sudah terjadi. Jangan sampai lagi terjadi di priode selanjutanya," ujar Zukri.

Sementara itu, terkait adanya wacana pembahasan ulang APBD tahun 2015 menurut Zukri tidak ada peluang untuk dilakukanya hal tersebut. "Menurut saya bisa saja hal tersebut dilakukan kalau ada celah untuk dilakukanya hal tersebut. Namun, yang saya lihat semua mekanisme sudah dilakukan," tutupnya

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index