Riauaktual.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terpilih, KH Yahya Cholil Staquf ogah organisasi yang dikomandoinya jadi alat politik partai politik apapun. Termasuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sikap Yahya ini bikin PKB dan Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar tak aman di Pemilu 2024.

Gus Yahya, sapaan karibnya mengakui, PBNU punya hubungan amat erat dengan PKB. Hanya saja, hubungan erat ini tak otomatis bikin PBNU jadi alat pemenangan PKB.

“Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali. Karena dulu PKB dulu sendiri diinisiasi, dideklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU. Itu satu hal. Tetapi sekali lagi, tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau dikooptasi oleh PKB,” kata Gus Yahya, Rabu (29/12) malam.

Namun begitu, secara pribadi, Gus Yahya membuka ruang jika ada pengurus PKB yang hendak bergabung dengan PBNU. Tak hanya membatasi dengan PKB, pengurus partai politik lainnya juga boleh berkiprah di PBNU.

Gus Yahya ingin PBNU merangkul seluruh kelompok. PBNU harusnya menjadi wadah komunikasi antara perwakilan partai politik.

“Tidak boleh ada satu warna. Semuanya harus bisa mendapatkan kesempatan sehingga NU sendiri bisa jadi semacam warna clearing house untuk menyepakati hal yang berbeda kepentingan-kepentingan,” ujar Mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi ini.

Sebelumnya, anak KH. Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini ingin PBNU tak terlibat aktif sebagai peserta dalam kontestasi politik praktis. Pernyataan ini dikatakan Gus Yahya diucapkan sebelum muktamar NU dan setelah terpilih.

Bahkan, ia tidak ingin ada pengurus PBNU yang mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden di Pilpres 2024. Dia juga nggak mau menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.

“Saya tidak mau ada calon presiden dan calon wakil presiden dari PBNU. Supaya apa? Supaya PBNU tetap dalam posisi menjadi penyanggah di 2024,” tutur Gus Yahya.

PPP sangat mendukung sikap Gus Yahya. Sekjen PPP Arwani Thomafi menyebut, komitmen Gus Yahya patut diacungi jempol dan dikawal. “Sikap dan komitmen Gus Yahya yang seperti inilah sikap pengejawentahan Khittah NU yang asli. Kami rindu dan menyambut baik dengan komitmen seperti ini,” kata Arwani sebagaimana dikutip dari Rakyat Merdeka (RM.id), kemarin.

Maqom atau tempat NU, kata Gus Arwani, jauh di atas partai politik. Menjadikan NU diposisikan terkooptasi partai politik, tegas dia, adalah upaya mengkerdilkan NU.

Diingatkannya, geneologi NU itu berjamaah. Maka memang tak ada pilihan lain NU harus mengkonsolidasikan seluruh potensi kader Nahdliyin yang amat beragam. Sikap Gus Yahya ini, patut didukung oleh semua pihak. Supaya organisasi NU fokus dalam pemberdayaan jamaah dan penguatan jam’iyyah untuk kemandirian NU.

“Dalam konteks ini, kami, PPP siap bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama dalam mewujudkan agenda keummatan,” tandas Gus Arwani.

Setali tiga uang dengan PPP, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily juga mendukung pernyataan Gus Yahya. Menurutnya, NU memang harus ada dimana-mana, termasuk di partai politik mana saja.

“NU itu milik semua, dan tidak hanya dimiliki partai politik tertentu. NU itu milik bangsa dan merupakan salah satu komponen bangsa yang paling depan dalam membela NKRI,” kata Ace yang dikonfirmasi tadi malam.

Sebagai jami’yah ijtima’iyah, sebutnya NU telah berkontribusi besar dalam membangun peradaban Islam, Indonesia yang moderat, inklusif dengan tanpa meninggalkan tradisi nusantara.

“Komitmen Gus Yahya untuk tidak menjadikan NU berpolitik praktis, baik dalam pemilihan legislatif dengan tidak mengarahkan pada satu partai politik, dan tidak akan mencalonkan diri sebagai capres dan Cawapres, sesungguhnya merupakan khittah NU,” tutupnya.

Bagaimana prediksi pengamat soal pernyataan Gus Yahya? Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin meyakini, terpilihnya Gus Yahya sebagai nahkoda baru PBNU akan mempengaruhi hubungan organisasi ini dengan PKB.

“Buktinya sudah ada pernyataan di awal, PBNU jangan ada yang maju capres atau cawapres, kemudian jangan dikooptasi oleh partai politik tertentu, dan bahkan menyebut PKB,” kata Ujang.

Sumber: RM.id