PEKANBARU (RA)- Persoalan pendataan masyarakat miskin di Kota Pekanbaru belum kunjung terselesaikan. Gara-gara data masyarakat miskin ini juga membuat 5 camat di Kota Pekanbaru mendapat surat peringatan dari Walikota.

Hal yang mendasar dari persoalan data masyarakat miskin, yakni tidak dilakukannya pendataan oleh pihak yang berkompeten yakni RT. Sehingga, data tersebut tidak akurat dan terkesan asal jadi.

"Data masyarakat miskin perlu dilakukan pendataan ulang kembali karena kita menilai bahwa pendataan masyarakat miskin tersebut tidak dilakukan secara akurat, karena tidak dilakukan oleh RT yang lebih mengetahui kondisi masyarakatnya sendiri," kata Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ferry Sandra Pardede, saat dikonfirmasi melalui selulernya, Kamis (9/10/2014).

Ferry meminta agar pemerintah memberikan kewenangan kepada Ketua RT untuk mendata warga miskin. Sehingga tak terjadi kesalahan dalam pendataan seperti yang selama ini 'ngetrend' dengan sebutan, "Masyarakat Mati Hidup Kembali" karena data tak diperbaharui.

"Data masyarakat miskin ini penting untuk mensukseskan program pemerintah Kota Pekanbaru. Makanya kita minta agar diperhatikan dalam proses pendataan ini, jangan sampai terjadi kesalahan lagi, orang kaya pun masuk ke daftar masyarakat miskin, libatkan RT pasti mereka lebih tahu kondisi masyarakatnya masing-masing," ulas Ferry.

Terkait adanya keluhan dari RT bahwa tak ada anggaran operasional untuk melakukan pendataan, Ferry menyebut bahwa hal ini bukanlah alasan. Jika memang diperlukan, maka pihak DPRD siap untuk duduk bersama Pemko Pekanbaru membicarakan kebutuhan pendataan tersebut.

"Kita akan cari solusinya, tapi kan RT sendiri sudah ada gajinya, kalau RT tersebut tidak mau melakukan pendataan lebih baik RT tersebut mundur saja," pinta Ferry.

Ferry juga mendapat kabar, bahwa saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum terdata dengan baik di Kota Pekanbaru. Bahkan yang masuk ke dalam data masyarakat miskin ini malahan mereka yang kaya.

"Kalau masih menggunakan data dari penerimaan raskin maupun data lainnya, berarti kita nilai data tersebut tidak valid, mungkin saja di dalam data tersebut dimasukan suadaranya, kerabatnya yang sengaja dibuat miskin, padahal mereka tersebut belum tentu miskin. Maka menghindari kecurangan ini, perlu ditelusuri lagi secara baik," papar Ferry lagi.

Menurut pengakuan Camat Lima Puluh Herisman Boestamam, mengatakan bahwa data masyarakat miskin diambil dari data penerima raskin dan data dari PNPM maupun LPM yang ada di empat kelurahan di kecamatan tersebut.

"Kalau ada masyarakat mampu yang ada di dalam data masyarakat miskin tersebut maka kita akan melakukan revisi data dan bagi masyarakat miskin yang belum terdata maka akan kita tambahkan kembali atau kita usulkan kembali," akunya.

Namun, saat ditanya berapa jumlah masyarakat miskin di Kecamatan Lima Puluh, Herisman mengatakan, "lupa berapa jumlahnya.

Laporan : riki