PEKANBARU (RA)- Walikota Pekanbaru diminta duduk dalam satu meja dengan para camat di Kota Pekanbaru, untuk memastikan para camat yang masih mampu bekerja.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Pekanbaru Hj Masni Ernawati, saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (25/9/2014). Menurut Erna, akibat persoalan data masyarakat miskin, jangan sampai para camat ini diberhentikan setelah mendapat surat peringatan pertama (SP 1) dari walikota.

"Kita harap ada komunikasi lagi antara walikota dan para camat. Duduk semeja, walikota sampaikan ke camat program yang akan dijalankan, kalau camat sanggup, maka lanjutkan, kalau tidak maka minta camat membuat surat pengunduran diri," ungkap Masni Ernawati.

Jika persoalan data masyarakat miskin menyebabkan adanya mutasi pejabat tingkat camat, sebut Masni, hal itu tidak lah efektif dan akan menambah persoalan baru. Masni berharap walikota tidak melakukan rotasi di bagian camat tersebut.

"Kalau bisa, agar camat kerja maksimal jangan dipindah terus. Beri kepercayaan mereka, kalau 5 tahun masa kepemimpinan walikota, biarkan camat mendampingi," tuturnya lagi.

Lima camat yang diberikan SP 1 oleh Walikota Pekanbaru yakni Putra (Camat Senapelan), Erisman (Camat Limapuluh), Zarman Candra (Camat Payung Sekaki), Edi Rizal (Camat Sukajadi), dan Fiora Helmi (Camat Bukit Raya).

"Bisa jadi ada miskomunikasi. Maka kita minta walikota duduk semeja dengan para camat ini. Tanyakan siapa saja yang masih mampu bekerja," saran Masni lagi.

Laporan : Rik