Riauaktual.com - Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Arfan Usman menerima penghargaan SAKIP Award Predikat B (Baik) dari Menpan RB Tjahyo Kumolo, bertempat di Hotel Bidakara Jakarta Selatan.

Penghargaan tersebut, merupakan hasil dari Laporan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LHE SAKIP) Pemkab Siak Tahun 2020.

"Alhamdulillah, kita (Pemkab Siak) kembali meraih SAKIP Award Predikat B pada hari Kamis kemaren, (22/05) dari Kemenpan RB. Penghargaan itu, atas pencapaian LHE SAKIP tahun 2020. Dimana Kabupaten Siak satu diantara 115 kabupaten/kota peraih SAKIP Award predikat B (Baik) tingkat nasional,"sebut Arfan, Jum'at (23/04/2021).

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil jerih payah bersama seluruh organisasi perangkat daerah dalam menerjemahkan arahan dari bupati Siak untuk terus meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Kabupaten Siak.

"Penghargaan ini tentunya hasil dari jerih payah seluruh OPD yang telah mengikuti arahan bapak Bupati Alfedri dengan baik. Yakni, dalam hal meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemkab Siak,"jelasnya.

Arfan meminta seluruh OPD dilingkungan Pemkab Siak, dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja terutama yang berkaitan aspek perencanaan, renstra dan keuangan.

"Yang tidak kalah penting yaitu penerapan dan implementasi e-planing dengan e-budgeting harus dapat terintegrasi dengan baik,"kata Sekda Siak tersebut.

Kata Arfan, penghargaan SAKIP Award tersebut dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak.

Sebab menurutnya, muara dari sistem akuntabilitas kinerja yang baik akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan sistem akuntabilitas kinerja yang baik, maka hasil pembangunan juga akan meningkat dan hal ini tentunya akan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Siak. Untuk itu, kami dan bapak Bupati ingin mempersembahkan penghargaan ini untuk seluruh masyarakat Kabupaten Siak,"ucap Arfan.

Sebelumnya, Menpan RB Tjahyo Kumolo mengatakan reformasi birokrasi adalah sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi untuk memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah.

Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka semakin cepat pula roda pembangunan nasional akan berputar.

“Sesuai arahan bapak Presiden, reformasi birokrasi dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi lebih adaptif dan lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan,"terang menteri Tjahjo Kumolo.

Menteri Menpan RB tersebut mengatakan, bahwa dengan mampu mempertahankan prestasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerntah yang baik maka akan mendapatkan imbalan atas apa yang di upayakan. Yakni, untuk kesejahteraan masyarakat.

"Sekali lagi selamat. Kami mohon kepada instansi pemerintah dan lembaga baik pusat dan daerah untuk mempertahankan dan meningkatkan ini (SAKIP). Sebab upaya bapak ibuk sekalian tentunya akan ada imbalannya dalam tanda kutib, yaitu untuk kemaslahatan dan kesejahteraan bagi  masyarakat yang ada di daerah bapak ibuk sekalian,"sebut Mentri kabinet Presiden Joko Widodo tersebut. (Inf)