Riauaktual.com - Anggota DPRD Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menegur Dinas Lingkungan dan Kebersihan (DLHK) Pekanbaru.

Sabarudi menuturkan bahwa masyarakat yang telah membayarkan kewajiban pajak mereka seharusnya mendapatkan kenyamanan, ketentraman dan pelayanan yang baik dari pemerintah. Namun saat ini kondisi tersebut terganggu akibat dari permasalahan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi permasalahan.

"Artinya, Bappenda harus memberikan masukan kepada stakeholder yang lain, khususnya untuk masalah ini DLHK untuk melaksanakan tugasnya dengan baik," kata Sabarudi, Selasa (12/1/2021).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga mengatakan bahwa Bapenda jangan mau menjadi bamper ke masyarakat saja, namun tidak ada pelayanan yang kuat kepada masyarakat.

"Selalu minta pajak ke masyarakat, tapi tidak ada pelayanan yang kuat kepada masyarakat," pungkasnya.

Sementara itu Sekretaris Bapenda Pekanbaru, Adrizal menerima masukan dari Sabarudi. Dia mengaku akan segera melakukan komunikasi dengan DLHK dan bekerjasama agar penumpukan sampah tidak berlarut-larut.

"Ke depannya kita akan bersinergi bersama DLHK agar memberi kenyamanan lagi kepada masyarakat. Karena kan kita juga yang menarik pajak-pajak itu," ucapnya singkat.

Sejak memasuki tahun baru 2021, Kota Pekanbaru sudah mulai kembali 'diteror' tumpukan sampah. Bahkan di beberapa titik ada tumpukan sampah yang sudah mengeluarkan bau busuk dan juga sampah sudah memasuki drainase.

Hal tersebut juga buntut dari berakhirnya proyek kerjasama Multiyears antara Pemko Pekanbaru bersama PT Godang Tua Jaya dan juga PT Samhana Indah yang selama tiga tahun belakangan ini menjadi rekanan Pemko dalam pengangkutan sampah.