JAKARTA, RiauAktual.com - Koordinator Aliansi Rakyat Anti Pembodohan dan Rekayasa Politik Pandji Setiadi, menilai maraknya kasus korupsi akhir-akhir ini hingga masuk ranah peradilan seperti kasus Ketua Mahkamah Konstitusi dan ranah keagamaan seperti kasus suap dalam pembahasan anggaran Al Quran di Kementerian Agama adalah tanda Indonesia masuk kondisi gawat darurat korupsi.

Pandji menyatakan Indonesia sudah masuk stadium tiga atau stadium gawat darurat dalam penanganan penyakit kronis.

"Orang tidak hanya takut pada manusia, tapi Tuhan pun dia pertaruhkan untuk dapat keuntungan bagi pribadi maupun kelompok mereka. Reformasi yang terjadi di tahun 1998 malah membuka peluang bagi semakin banyak orang untuk korupsi karena sejak 1998 belum pernah terpilih duet kepemimpinan yang tegas memberantas korupsi " jelas Pandji dalam realisenya, Jumat (21/3/2014).

Oleh karena itu, hari ini Aliansi PAS 2014 mengirimkan surat deklarasi dukungan duet Prabowo Samad 2014 kepada Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad. Aliansi Rakyat Anti Pembodohan dan Rekayasa Politik mendesak agar Prabowo dan Samad berpasangan di Pilpres 2014 karena sama-sama memiliki rekam jejak sangat tegas dan tidak pernah klemar klemer dalam pemberantasan korupsi.

Keduanya juga tidak pernah terkait pada kasus korupsi, tidak seperti calon presiden lain yang kebanyakan disebut-sebut terlibat kasus korupsi.

"Kami, atas nama Rakyat Indonesia dan berdasarkan hikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, mendesak bapak Prabowo Subianto dan bapak Abraham Samad untuk maju sebagai pasangan capres dan cawapres dalam Pemilu 2014," kata Pandji dalam suratnya.

"Walaupun sebagian besar dari kami sudah hilang kepercayaan kepada partai politik, jika bapak Prabowo Subianto dan bapak Abraham Samad bersatu, maka kami akan berbondong-bondong datang ke TPS pada tanggal 9 April 2014 mendatang dan mencoblos Partai Gerindra. Kami sadar bahwa jika pasangan Prabowo Samad diajukan oleh banyak partai, akan ada banyak kepentingan dan tawar menawar politik yang dapat mengganggu kinerja Prabowo Samad," sambungnya.

"Setelah terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI, kami minta agar segera dilaksanakan: 1. Pemberantasan korupsi secara total di dalam negeri dan penyelamatan uang negara yang lari ke luar negeri. 2. Pembasmian mafia politik dan mafia hukum. 3. Percepatan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Prabowo-Samad: Basmi koruptor, selamatkan uang negara dan sejahterakan rakyat!," serunya melalui surat tersebut. ***





(rrm/rls)