demo anti pemerintah di thailand. ©2020 REUTERS/Athit Perawongmetha

Gemuruh Revolusi di Thailand, Rakyat Versus Raja

Ahad, 18 Oktober 2020 - 07:12:43 WIB Di Baca : 790 Kali


Riauaktual.com - Mengkritik kerajaan adalah hal yang sangat sensitif di Thailand. Pengkritik kerajaan bisa terancam penjara dan dihukum selama mungkin. Namun dalam beberapa bulan terakhir, pecah demonstrasi yang menuntut reformasi.

Akhir pekan kemarin, unjuk rasa kembali terjadi di ibu kota negara, Bangkok. Mereka menuntut perubahan dan mendesak PM Thailand, Prayuth Chan-ocha mundur. Unjuk rasa akhir pekan kemarin disebut sebagai unjuk rasa terbesar dalam beberapa tahun yang dihadiri puluhan ribu massa. Sampai pihak berwenang mengeluarkan dekrit keadaan darurat, melarang massa berkumpul.

Dalam beberapa bulan terakhir, kesakralan kerajaan dan raja yang dilindungi dari kritik masyarakat didobrak generasi muda Thailand, yang secara terbuka menantang lembaga kekuasaan itu.

Pada Selasa, bentrokan pecah antara pengunjuk rasa anti kerajaan dan polisi di Monumen Demokrasi Bangkok, yang menjadi tempat pertemuan selama unjuk rasa berbulan-bulan. Polisi mengatakan 21 orang ditangkap.

Para pengunjuk rasa sebagian menutup jalan dekat monumen dan membentuk barikade, yang berusaha dibubarkan polisi.

Kemudian, iring-iringan mobil Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn melewati para pengunjuk rasa untuk pertama kalinya. Para demonstran berseru "bebaskan kawan kami" dan mengacungkan tiga jari, terinspirasi film The Hunger Games, yang menjadi simbol unjuk rasa.

Juru bicara Wakil Kepolisian, Kolonel Polisi Kissana Phathanacharoen, mengonfirmasi para demonstran ditangkap karena berunjuk rasa tanpa izin dan ditahan karena melanggar UU Perkumpulan Publik.

 

Rakyat Versus Raja, Gemuruh Revolusi di Thailand

Tabu sudah dilanggar

Para pengunjuk rasa berencana berkumpul di monumen tersebut dan berjalan menuju kantor PM pada Rabu dan berkemah di sana. Jika mereka meneruskan aksinya mereka akan berhadapan dengan kelompok pro monarki yang berencana menghadapi para demonstran.

Para ahli mengatakan pekan ini bisa menjadi momen penting untuk gerakan protes yang sedang berlangsung, yang menyerukan konstitusi baru, pembubaran parlemen dan pengunduran diri PM Prayut Chan-ocha, serta mengakhiri intimidasi terhadap kritikus pemerintah. Banyak juga yang menyerukan monarki konstitusional di bawah sistem demokrasi.

"Saya memperkirakan pemerintah akan mengendalikan unjuk rasa ini dengan sangat keras," kata Punchada Sirivunnabood, profesor politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Mahidol, dikutip dari CNN, Kamis (15/10).

Mereka yang menyerukan reformasi monarki terancam hukuman penjara yang panjang. Warga negara Thailand diharapkan menghormati raja tanpa ragu. Mengkritik Raja, Ratu atau pewaris, terancam hukuman berdasarkan beberapa UU lese mejeste yang paling ketat di dunia.

Tapi tabu tengah dilanggar. Apa yang dimulai sebagai aksi unjuk rasa anti-pemerintah yang dipimpin mahasiswa di kota-kota di seluruh negeri, telah tumbuh menjadi gerakan yang menarik banyak lapisan masyarakat.

Unjuk rasa pada 16 Agustus di Bangkok menarik sekitar 10.000 orang dan pada pertengahan September ribuan orang kembali turun ke jalan, dengan pengunjuk rasa meletakkan plakat di dekat Istana Raja bertuliskan, "Di sini, orang-orang menyatakan bahwa tempat ini milik rakyat, bukan milik Raja."

“Sekarang atau tidak sama sekali. Akar permasalahan politik yang berasal dari institusi ini, kami tidak bisa hanya berdansa dan mengabaikannya lagi,” kata Panusaya Sithijirawattanakul (21), mahasiswa yang telah menjadi tokoh sentral gerakan mahasiswa baru.

"Kalau tidak, kita akan berakhir dalam lingkaran politik kejam yang sama lagi. Kudeta demi kudeta dengan dukungan dari Raja."

 

Rakyat Versus Raja, Gemuruh Revolusi di Thailand

13 Kudeta militer sejak 1932

Pada suatu malam di bulan Agustus yang panas ketika Panusaya, yang dikenal dengan panggilan Rung, pertama kali naik ke panggung dan membacakan 10 poin daftar tuntutan reformasi kerajaan.

Tuntutan tersebut termasuk Raja yang bertanggung jawab atas konstitusi, mencabut undang-undang yang melarang pencemaran nama baik monarki, konstitusi baru, menghapus jabatan kerajaan, menggulingkan pemerintah yang dipimpin militer dan membubarkan pengawal kerajaan Raja.

"Saya hampir pingsan berkali-kali saat membaca pernyataan itu. Saya tidak bisa merasakan kaki dan tangan saya," katanya kepada CNN.

"Saya takut dengan reaksi penonton malam itu."

Tapi massa tetap di sana. Panusaya mengejutkan banyak orang.

Walaupun kekuasaan monarki absolut berakhir pada tahun 1932, Raja Thailand masih memiliki pengaruh politik yang cukup besar.

Thailand juga tidak asing dengan pergolakan politik dan protes berdarah. Ada 13 kudeta militer yang berhasil sejak 1932, yang terbaru ketika perdana menteri dan mantan panglima militer Prayut Chan-ocha merebut kekuasaan pada 2014.

Raja sebelumnya, mendiang Bhumibol Adulyadej menjalin hubungan yang erat dengan para penguasa militer sebelumnya, memberi mereka legitimasi sebagai imbalan atas dukungan teguh mereka terhadap monarki.

Rakyat Versus Raja, Gemuruh Revolusi di Thailand

Panusaya dan kelompok unjuk rasa yang dibentuknya, Front Persatuan Thammasat dan Demonstrasi (UFTD) mengatakan kekuasaan seperti ini tidak konstitusional. Pada 19 September, dia kembali berdiri dan membaca sepucuk surat terkait seruan reformasi yang secara pribadi ditujukan kepada Raja. Keesokan harinya, kelompok itu menyerahkan tuntutan tersebut kepada polisi, dengan tujuan mereka menyampaikannya kepada Dewan Penasihat, penasihat Raja.

"Saya ingin dia mendengar apa yang kami inginkan dan keluhan kami. Juga saya ingin orang tahu bahwa mereka semua memiliki hak untuk berbicara kepada Raja. Semua orang harus setara," katanya.

Meskipun Bhumibol benar-benar dicintai oleh banyak orang di negaranya, putranya, Raja Vajiralongkorn, yang naik takhta pada Mei 2019, tidak memiliki otoritas moral yang sama.

Vajiralongkorn diyakini menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri dan kerap menghilang dari publik saat negaranya bergulat dengan pandemi virus corona.

Vajiralongkorn mengkonsolidasikan kekuatannya dengan memperluas unit militer yang ditunjuknya sendiri, Pengawal Raja. Dia juga meningkatkan kekayaan pribadinya - mengubah Undang-Undang Properti Mahkota memungkinkan aset kerajaan senilai miliaran dolar yang dipegang oleh Mahkota Thailand ditransfer langsung ke dalam kendalinya, dan saham di berbagai perusahaan Thailand - termasuk Perusahaan Umum Semen Siam dan Perusahaan Umum Siam Commercial Bank - dimasukkan atas nama Raja. Anggaran kerajaan juga meningkat secara signifikan.

"Dia menjadi Raja yang paling kuat, dalam hal kekuasaan resmi, sejak 1932," kata Pavin Chachavalpongpun, Associate Professor di Pusat Studi Asia Tenggara Universitas Kyoto.

"Meskipun ayahnya memiliki kekuatan yang sangat besar, dia menggunakan kekuatan itu kebanyakan melalui proksi. Apa yang membuat (Vajirilongkorn) lebih kuat adalah karena dia menggunakan kekuatannya melalui dirinya sendiri."

 

Reformasi yang Lebih Luas

Reformasi kerajaan menjadi tuntutan utama tapi unjuk rasa juga menyuarakan kebebasan demokratis yang lebih besar, termasuk hak kelompok LGBTQ dan perempuan, termasuk reformasi pendidikan dan ekonomi.

Aktivis mengatakan mereka muak dengan ketidakadilan seperti militer terus memegang kekuasaan melalui konstitusi, keadaan darurat virus corona yang berkepanjangan - yang mereka katakan dimanfaatkan untuk melumpuhkan oposisi politik dan kebebasan berbicara - dan hilangnya aktivis demokrasi yang hidup di pengasingan.

Bahkan pelajar sekolah menengah ikut berunjuk rasa, menolak menyanyikan lagu kebangsaan di sekolah dan mengacungkan hormat tiga jari.

Sebagian besar kemarahan mereka ditujukan kepada Perdana Menteri Prayut, yang rancangan konstitusinya memungkinkan dia untuk mengamankan jabatan perdana menteri pada Maret 2019 melalui Senat yang ditunjuk militer.

Ketika Partai Maju Masa Depan pro-demokrasi yang populer - memenangkan jumlah suara tertinggi ketiga dalam pemilihan - diperintahkan untuk dibubarkan pada Februari, anak muda menyerbu jalan-jalan dalam unjuk rasa massal, menyebut langkah itu tidak demokratis.

Bulan lalu, kelompok protes Bebaskan Rakyat memimpin sekitar 1.000 pengunjuk rasa menuntut perubahan konstitusional ke parlemen setelah memutuskan untuk menunda keputusan apakah akan mengubah konstitusi hingga November.

"Sistem pemilu tidak benar-benar demokratis," kata Punchada.

"Bukan hanya pelajar tetapi kelas menengah dan orang miskin yang ingin melihat pemilu yang demokratis dan pemerintahan (dibangun) di atas sistem demokrasi yang nyata."

Panusaya kini mulai terkenal dan menjadi simbol gerakan massa. Keluarganya mendukung aktivismenya.

"Ayah saya sangat mengkhawatirkan saya. Orang tua saya mendukung keputusan saya, tetapi mereka mengkhawatirkan keselamatan saya."

Dia juga sadar bicara di depan umum tentang kerajaan bisa berbahaya.

"Ya, mereka menempatkan orang di depan asrama saya. Saya diikuti oleh mobil atau motor tak dikenal," katanya.

Pengacara Thailand untuk Hak Asasi Manusia melaporkan 62 orang telah ditangkap selama tiga bulan unjuk rasa, beberapa di antara mereka menghadapi tuduhan penghasutan.

Panusaya mengatakan dia sepenuhnya mengakui apa yang bisa terjadi jika dia melanjutkan tuntutannya tetapi mengatakan dorongan untuk reformasi terlalu penting.

"Saya tahu semua kemungkinan dan masalah yang bisa menimpa saya, termasuk hidup saya sendiri," katanya.

"Kami bertujuan untuk menyebarkan ideologi reformasi monarki ini sejauh yang kami bisa."

 

Sumber: merdeka.com





Tulis KomentarIndex
Follow Kami Index
FOLLOW Twitter @riauaktual dan LIKE Halaman Facebook: RiauAktual.com