Riauaktual.com - Bupati Kabupaten Siak, Alfedri bersama Kepala Dinas PU Tarukim Irving Kahar melakukan pertemuan dengan pimpinan lintas sektoral dalam upaya melanjutkan program kerja pembangunan rencana Unit Air Baku dan IPA di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dan penataan Drainase Perkotaan di Perawang Kecamatan Tualang.

Pertemuan tersebut, berlangsung di Gedung Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau. Dihadiri langsung Anggota DPR RI dari Komisi V Syahrul Aidi Maazat, Bupati Siak Alfedri, Ketua DPRD Siak Azmi, Direktur KITB, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera III, Kepala BPPW Provinsi Riau, Kepala Bappeda Provinsi Riau, Bappeda Siak, Camat Sungai Apit, dan Tualang serta OPD lainnya di lingkungan Provinsi Riau maupun Kabupaten Siak.

Dalam pertemuan itu, Irving Kahar menyebutkan usulan pembangunan air baku dan sistem penyediaan air minum (SPAM) di KITB dan Sungai Apit direncanakan dilahan 5.800 Ha.

Dari luas lahan itu, kata Irving, yang sudah dibebaskan atau clean and clear seluas 5.192 dengan lahan yang bersetifikat HPL seluas 600 Ha.

"Lahan tersebut terletak di Kampung Mengkapan dan Kampung Sungai Rawa. KITB ini juga merupakan alur pelayaran menuju Perairan Internasional Selat Melaka ke Malaysia dan Singapura," sebut Kadis PU Tarukim Siak ke Riauaktual.com, Minggu (13/09/2020).

Kata dia, selain lahan yang berstatus clean and clear, sudah terbentuk juga BUMD pengelola kawasan industri yaitu PT KITB yang merupakan salah satu Proyek Stratergis National sesuai Perpres Nomor 58 Tahun 2017. 

Serta Kawasan Industri terintegrasi dengan Pelabuhan Laut, yang memiliki kedalaman alur mencukupi 15-17 M LWS.

Menurut dia, hal tersebut telah sesuai dengan draf RTRW Provinsi Riau dan draf RTRW Kabupaten Siak.

"Selian itu, kawan tersebut terdapat potensi sumber daya alam (SDM) yang besar di Provinsi Riau umumnya dan Siak khususnya di sektor perkebunan dan sektor migas," tuturnya.

Sementara Syahrul Aidi Maazat dari anggota Komisi V DPR RI, menyampaikan akan menampung dan memperjuangkan usulan aspirasi dari Bupati Siak tersebut.

Karena menurut dia, usulan kebutuhan suplai air bersih di KITB tersebut nantinya akan dikoordinasi dengan Dirjen Cipta Karya dan Dirjen Sumber Daya Air di Pusat. Serta dengan 2 Balai di bawah naungan Kementerian PUPR yang ada di Provinsi Riau.

"Usulan pembangunan SPAM KITB ini, akan kami diprioritaskan. Sebab, syarat dari kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia, salah satunya untuk pemulihan ekonomi," imbuhnya.

Menurut dia, untuk pemulihan ekonomi masyarakat dalam usulan pembangunan ada 3 aspek. Yakni, Industri, Pariwisata dan Investasi.

"Maka usulan pembangunan SPAM KITB tersebut termasuk dalam 3 aspek. Dengan demikian, jika air bersih tersedia, maka investor akan berinvestasi kemudian industri di KITB ini akan lancar,"ucapnya.

Menyikapi hal tersebut, Bupati Siak Alfedri mengapresiasi adanya rapat koordinasi yang baik antara Pemkab Siak dengan Komisi V DPR RI Perwakilan dan semua pemangku kebijakan lintas sektoral tersebut.

"Kami berharap dengan adanya ekspose bersama yang disaksikan Anggota Komisi V DPR RI ini, mudah mudahan pembangunan SPAM dan Intake KITB dapat terealisasi pada tahun 2021. Sementara, untuk status lahan akan kami siapkan baik itu untuk pembangunan IPA maupun Intake nya," sebut Bupati Siak tersebut.

Setelah selesai ekpose, Bupati Siak bersama Kepala Balai PPW Riau melanjutkan penandatanganan berita acara serah terima aset pekerjaan pembangunan SPAM baru Kap. 2 x 10 l/det TA. 2016 di IKK Lubuk Dalam, pekerjaan jaringan perpipaan (Pipa HDPE) SPAM TA. 2016 di IKK Lubuk dalam dan IKK Sabak Auh, dan Pekerjaan Optimalisasi Intake TA. 2016 di IKK Pusako. (Inf/Baim)