PEKANBARU, RiauAktual.com - Satpol PP Kota Pekanbaru telah bersinergi dengan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk menerapkan kedisiplinan kepada para pelajar di Kota Pekanbaru. Dimana, Satpol PP akan ikut serta memantau pelajar yang berkeliaran di saat jam belajar.

"Memang seperti yang kita harapkan, dimana satu instansi dengan instansi lainnya saling bersinergi. Apalagi di dunia pendidikan ini ada tiga yang bertanggung jawab, pemerintah, orangtua, dan masyarakat," ungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Esweli, Sabtu (1/2/2014).

Dikatakan Politisi Partai Gerindra ini, ketika dua instansi pemerintahan dalam hal ini Disdik dan Satpol PP bisa bersinergi dalam mengawasi kedsiplinan pelajar, maka bisa dipastikan kedepan moral generasi muda akan membaik.

Esweli juga berharap agar Satpol PP melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah sehingga pelajar mengetahui bahwa mereka dipantau oleh Satpol PP ketika berada di luar saat jam sekolah.

"Sekarang kan sudah mulai disosialisasikan, nanti ketika pelajar terjaring razia di tempat-tempat yang seharusnya pelajar tidak ada di situ di jam pelajaran, maka berikan sanksi," pinta Esweli.

Sanksi disini, kata Esweli, adalah sanksi yang mendidik. Seperti diharuskan pelajar yang terjaring mengerjakan soal-soal pelajaran, menghafal undang-undang dan lainnya. Esweli mengaku kurang setuju ketika anak diberi sanksi membersihkan toilet, atau dijemur di lapangan karena itu tidak mendidik.

"Itulah manfaatnya koordinasi dengan Disdik dan sekolah, ketika didapatkan anak-anak bolos sekolah, langsung angkat ke Kantor Satpol PP, kemudian diminta pihak sekolah dan orang tua segera menjemputnya, maka yang akan memberikan sanksi adalah pihak sekolah," tutur Esweli.

Ditambahkan Esweli, untuk memberlakukan sanksi ini, tentu juga ada surat perjanjian yang diberikan kepada Satpol PP agar yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya bolos saat jam sekolah.

"Terapkan aturan ini dengan seadil-adilnya, siapa saja pelajar yang bolos berikan sanksi yang mendidik. Jangan sampai mentang-mentang anak seorang pejabat atau orang berduit bisa lolos dari sanksi kedisiplinan ini," imbuhnya. (rrm)