PEKANBARU, RiauAktual.com - Badan Anggaran DPRD Kota Pekanbaru sudah memulai pembahasan APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2014, Jumat (27/12/2013). Sebelum-sebelumnya, pembahasan selalu terkendala karena Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang juga sebagai Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Sukri Harto, selalu berhalangan memenuhi undangan Banggar.

Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Sahril SH, saat ditemui usai menggelar rapat tertutup dengan TAPD dan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), dalam hal ini Dinas Pendidikan, menyebut bahwa pembahasan APBD tahun ini harus berbasis aspirasi masyarakat.

"Kita mau secepatnya disahkan, tentu kita tidak mau ada anggaran yang kita sahkan dampaknya tidak dirasakan masyarakat, kita mau dampaknya besar kepada masyarakat, anggaran itu harus dilihat betul berbasiskan aspirasi masyarakat, apa sudah melalui mekanisme," sebut Sahril yang didampingi Wakil Ketua DPRD lainnya Dian Sukheri.

Pembahasan awal ini, Banggar bersama TAPD baru memulai pembahasan sektor anggaran untuk Dinas Pendidikan. Dari hasil pembahasan awal ini, Disdik belum bisa memberikan penjelasan secara terperinci atas RKA yang disampaikannya.

"Banyak hal yang ditemukan ganda, itu mungkin salah ketik, ini yang kita evaluasi," terang Sahril.

Mata anggaran yang ganda dalam pembahasan itu, terang Sahril, seperti proyek pembelian ATK di Disdik Kota Pekanbaru, di rekening lain juga ada ATK.

"Itu mungkin copy paste, kalau dobel nanti terjadi pembengkakan anggaran, ini yang kita evaluasi, kita maunya jangan copy paste saja," sebut Sahril lagi.

Termasuk persoalan program bantuan siswa miskin (BSM) yang ada di Disdik Kota Pekanbaru yang nilainya Rp10 miliar lebih. Dalam rapat itu, Kepala Dinas Pendidikan Zulfadil, belum bisa menyampaikan dasar pemikiran program BSM tersebut.

"Tak ada dasar pemikirannya, kawan-kawan di banggar tadi menanyakan dasar pikiran tapi tak bisa disampaikan kadis. Termasuk kriteria penerima BSM dan syaratnya, harus dijelaskan secara terperinci," terang Sahril.

Hingga saat ini, banggar telah menerima 8 RKA dari 44 SKPD yang ada di Pemerintah Kota Pekanbaru. Banggar memfokuskan pembahasan kepada yang prioritas, seperti Disdik, Diskes, dan Dinas PU.

"Ini akan kita bahas, kalau semuanya RKA sudah diserahkan, kita serahkan lagi ke komisi, rekomendasi dari komisi kita bahas di banggar nanti," terang Sahril.

Kalau ada hal-hal yang kurang dipahami banggar, sebut Politisi Partai GOlkar ini, maka banggar akan menyerahkan RKA itu ke komisi yang berkaitan dengan mitra kerjanya.

Pun demikian, pengesahan APBD 2014 sudah dipastikan molor, yakni baru bisa diselesaikan pada 2014 nanti. Molornya pengesahan ini, kata Sahril, tidak akan ada persoalan karena masih hal wajar.

"Pilkada dulu kan disahkan pada Januari juga, jadi memang tak ada masalah," sebutnya.

Banggar DPRD akan terus maraton membahas APBD ini, meskipun di ujung tahun ini banyak tanggal merah, namun para legislator akan tetap bekerja untuk menggesah pengesahan APBD 2014 tersebut.

"Selama ini kita tidak ada libur, menjelang tahun baru ini menghargai hari besar lah libur sebentar, kita DPRD tidak ada hari liburnya," pungkas Sahril.

Sekdako Pekanbaru Sukri Harto, saat ditemui usai rapat Banggar di DPRD Kota Pekanbaru, mengakui bahwa dirinya sudah mangkir empat kali dari undangan banggar untuk rapat.

"Saya 4 hari tidak datang, hari ini datang tak ada hubungannya dengan panggil paksa, kemarin saya kurang sehat dan dokter melarang saya beraktifitas, sekwan tahu dan Pak Sahril juga tahu kok," sebutnya.

Disinggung bahwa keterlambatan pembahasan APBD ini dikarenakan ketidakhadirannya, Sukri menyangkal hal itu, menurutnya pembahasan APBD kali ini masih sesuai aturan.

"Saya rasa sudah sesuai dengan aturan, kapan selesainya tergantung pembahasan, semoga cepat selesai, mudah-mudahan," tuturnya singkat. (rrm)