Riauaktual.com - Pernyataan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi terus memicu polemik karena dianggap kontroversial.

Dalam pernyataannya, Yudian menyebut, musuh terbesar Pancasila adalah agama.

Atas pernyataannya itu, kecaman dari berbagai pihak pun dialamat kepada mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga.

Kecaman salah satunya datang dari salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah.

Karena itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bisa bertindak tegas.

Demikian disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul dikutip RMOL, Rabu (12/2/2020).

“Presiden perlu menegur karena pernyataannya kontroversial dan kontraproduktif dalam membangun masyarakat yang pancasilais dan relasi umat beragama,” tegas Abdul Muti.

Selain itu, Muhammadiyah juga mendesak Yudian menyampaikan klarifikasi jika memang pemberitaan tentang pernyataannya itu salah kutip.

“Kalau salah kutip, perlu diluruskan. Kalau benar, kepala BPIP perlu meminta maaf,” sambungnya,
 
Kendati demikian, Abdul Muti enggan berkomentar lebih jauh terkait imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menilai Yudian harus dipecat.

“Pada prinsipnya, pengangkatan dan pemberhentian Kepala BPIP ada di tangan Presiden,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekjen MUI Anwar Abbas mengatakan jika Prof Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP benar berpikiran seperti yang dimaksudnya maka Presiden Jokowi harus memecatnya.

“Kalau benar beliau punya pandangan seperti itu maka tindakan presiden yang paling tepat untuk beliau adalah yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat,” tegas Anwar Abbas, Rabu (12/2).

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi

Jika Jokowi tidak memecat Yudian, lanjutnya, maka BPIP dipastikan bisa kesulitan mendapat kepercayaan dari rakyat.

“Kalau yang bersangkutan tidak diberhentikan dan tetap terus duduk di sana, maka BPIP ini sudah tentu akan kehilangan trust atau kepercayaan dari rakyat,” katanya.

Abbas menilai, pernyataan Yudian memang cacat logika. Pasalnya, sebagai dasar negara, Pancasila sudah seharusnya mengakomodir pesan-pesan dan nilai agama yang ada di Indonesia.

“Lalu timbul pertanyaan kalau agama harus diberangus lalu sila pertama dari Pancasila tersebut mau dikemanakan. Dibuang?”

“Kalau dibuang berarti tidak Pancasila lagi dan berarti negara ini bubar,” ujar Ketua PP Muhammadiyah itu.