Riauaktual.com - Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Bambang ‘Pacul’ Wuryanto mengancam akan meratakan kantor redaksi Radar Bogor.

Pernyataan itu dinilai sudah di luar batas dan telah telah mencoreng nama baik Indonesia di dunia pers internasional, khususnya ASEAN.

Demikian disampaikan Wakil Presiden Konfederasi Wartawan ASEAN (CAJ) Teguh Santosa dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/6/2018).

Teguh membeberkan, dalam berbagai forum wartawan ASEAN, kemerdekaan pers dan kebebasan berpendapat di Indonesia kerap dijadikan model dan acuan di ASEAN.

Bahkan selama ini, terangnya, ada ‘kecemburuan’ di kalangan wartawan ASEAN pasca orde baru tentang kemerdekaan pers di Indonesia.

Terlepas dari indeks kemerdekaan pers yang dirilis Reporters Without Borders setiap tahun, praktik kemerdekaan pers di Indonesia dinilai cukup asyik dan cukup baik.

“Prinsip self regulation yang dianut masyarakat pers nasional menjadi contoh yang diidam-idamkan dan coba ditiru di negara-negara ASEAN lainnya,” ujarnya.

Dalam prinsip self regulation yang didasarkan pada UU 40/1999 tentang Pers, Dewan Pers yang dibentuk masyarakat pers nasional menjadi instrumen utama.

Yang bertugas melindungi kemerdekaan pers dengan berbagai kegiatan, mulai dari mendorong peningkatan kapasitas kerja wartawan dan profesionalisme perusahaan media.

“Hingga penyelesaian sengketa atas pemberitaan atau karya jurnalistik produk pers,” lanjutnya.

Nah, pernyataan yang keluar dari mulut Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang bernada ancaman itu jelas sangat berbahaya.

Selain diucapkan seorang pejabat penting, juga bisa dimaknai sebagai ‘instruksi’ atau ‘restu’.

ang ditujukan kepada kader dan simpatisan partai untuk melakukan represi sekeras mungkin terhadap media.

“Saya khawatir ini bisa memicu kekerasan terhadap wartawan dan media hingga ke level yang sangat sadis dan tak terbayangkan sebelumnya,” ujar Teguh.

Ia lalu mencontohkan pembantaian Ampatuan di Provinsi Maguindanao, Filipina, tahun 2009 yang menewaskan 58 orang. Nah, 34 diantaranya termasuk 34 wartawan!

Di sisi lain, Teguh juga mengapresiasi seruan Megawati Soekarnoputri yang disampaikan melalui putranya, Prananda Prabowo.

Ditujukan kepada seluruh simpatisan dan kader PDIP agar menjaga hubungan baik dengan media.

Prananda Prabowo yang juga Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP meminta agar ketidakpuasan terhadap pemberitaan media ditempuh dengan cara-cara yang telah diatur oleh undang-undang.

“Semoga pernyataan yang disampaikan ini dapat menghindarkan situasi terburuk yang bisa membahayakan kemerdekaan pers kita,” demikian Teguh menanggapi seruan tersebut.

Surat terbuka itu sendiri muncul hanya sehari setelah kantor Radar Bogor digeruduk massa PDI Perjuangan.

Isinya meminta seluruh kader PDIP tak bertindak di luar kontrol dalam menyikapi polemik dan pemberitaan tentang Megawati Soekarnoputri selaku ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Prananda dalam surat terbuka itu mengaku telah menerima arahan dari Megawati selaku ketua umum PDIP.

Ada tiga hal yang menjadi poin penting dalam surat itu. Pertama, Prananda meminta seluruh kader PDIP tidak bersikap reaksioner.

“Tenang saja,” tutur Prananda mengutip arahan Megawati.

Kedua, Prananda meminta seluruh kader PDIP agar menjadi bagian masyarakat yang mendukung terwujudnya media massa sebagai salah satu pilar demokrasi Pancasila.

Karena itu, seluruh kader PDIP harus mengedepankan hubungan baik dan silaturahmi dengan media massa.

“Jika ada pemberitaan yang dianggap kurang tepat, maka kewajiban seluruh kader adalah menyampaikan kepada media argumentasi yang berbasis pada data dan fakta, melalui cara yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku,” pintanya.

Ketiga, setiap kader PDIP harus memegang teguh ajaran Bung Karno dan Pancasila 1 Juni 1945.

“Selalu memilih jalan musyawarah untuk mufakat dalam setiap persoalan. Jadilah banteng penjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” sambung Prananda dalam suratnya.

Putra kedua Megawati itu mengakhiri surat tertanggal 2 Juni itu dengan salam khas yang selalu disampaikan Megawati Soekarnoputri.

“Perjuangan kita belum selesai. Merdeka!!!” pungkasnya.

Massa PDIP yang menggeruduk kantor media Jawa Pos Grup itu mempertanyakan mengapa gambar Megawati yang dibuat lebih menonjol dibanding pejabat yang lain.

“Cara pandang kami tentang gambar Radar Bogor terbitan dua hari lalu (30/5) berbeda,”

“Kami melihat gambar atau infografis Ibu Megawati yang dibuat Radar Bogor sangatlah tendensius,” kata tokoh gaek PDIP Jawa Barat, Rudi Harsa Tanaya di tengah pertemuan di lantai 4 Graha Pena Bogor.

Anggota DPR RI Diah Pitaloka justru meminta persoalan antara PDIP dengan Radar Bogor harus segera selesai.

Dia berharap penyelesaiannya bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan.

“Saya rasa kita tidak perlu me­minta Dewan Pers turun tangan. Saya yakin hubungan baik PDIP dengan Radar Bogor sejauh ini bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat,” tuturnya.

Dalam dialog sampai pukul setengah lima petang itu juga dihadiri Staf Khusus Wakil Presiden HM Alwi Hamu, CEO Radar Bogor Grup Hazairin Sitepu dan sejumlah pimpinan Radar Bogor.

Kapolsek Bogor Barat Kompol Pahyuniati juga hadir di ruang pertemuan.

Redaksi menganggap bahwa fakta berupa data besaran gaji/penghasilan dan kata ‘ongkang-ongkang kaki’ adalah fakta jurnalistik.

Besaran penghasilan termuat dalam Perpres 42 Tahun 2018. Sedangkan kata ‘ongkang-ongkang kaki’ dikutip dari omongan Amien Rais yang juga telah dimuat banyak media.

Pemimpin Redaksi Radar Bogor, Tegar Bagja Anugrah mengatakan bahwa bila foto Ibu Megawati yang lebih menonjol dalam infografis itu dianggap tendensius oleh PDIP.

“Maka saya minta maaf ke Bu Mega,” kata Tegar.

Terkait protes para kader PDIP terhadap tampilan infografis Megawati, sekali lagi Tegar menegas­kan bahwa jajaran redaksi tidak memiliki maksud negatif dalam mempresentasikannya.

Sementara itu malam sebelumnya, Kamis (31/5), beberapa kader DPC PDIP Kabupaten Bogor juga datang ke Graha Pena untuk berdiskusi.

Mereka adalah Wakil Ketua Bidang Polhukam DPC PDIP Kabupaten Bogor, Rosenfield Panjaitan dan LBH DPC PDIP Kabupaten Bogor; Gregorius Bruno, Edison Sitohang, serta Alfonsus Atu Kota.

“Kami lebih mengutamakan diskusi karena pendekatan media itu beda. Bagaimana perbe­daannya, media itu ada mekanismenya. Salah satunya melalui komunikasi dengan datang seperti ini,” ujar Greg.

Mereka pun merasa diterima dengan baik oleh redaksi Radar Bogor.

Bahkan, kata Rosenfield, hal ini membuktikan bahwa perkara bisa diselesaikan dengan tidak melakukan tindakan anarkis.

Segala pesan dalam benak kader DPC PDIP Kabupaten Bogor diakuinya tersampaikan dengan baik.

“Kami juga merasa sangat diterima baik karena langsung diterima pucuk pimpinan radar yang ada di sini,” ujarnya.

Sumber : pojoksatu.id