Riauaktual.com - Sikap pengunduran diri Syarial Ketua Komisi II membidangi Pembangunan dan Perekonomian Keuangan DPRD Bengkalis dinilai sejumlah kalangan elemen masyarakat tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat.

Hal itu dikatakan Zulfan Mahendra Pengamat Sosial dan Pembangunan Kabupaten Bengkalis menanggapi kabar mundurnya politisi Golongan Karya (Golkar) Dapil Rupat Utara itu kepada sejumlah wartawan Kamis, (19/4/2018).

Ia menyebutkan meski Syarial mundur dari jabatan ketua komisi II kemudian menjadi anggota komisi IV DPRD Bengkalis saat ini dinilai kurang tepat. Menurutnya berpindahan Syarial ke komisi IV DPRD Bengkalis pada 2 April 2018 kemarin memang menjadi tanda tanya besar dari kalangan masyarakat. Padahal dijelaskanya, alat kelengkapan dewan sebelumnya telah disempurnakan apalagi sudah di paripurnakan, Syarial kembali menduduki ketua komisi II.

"Nah, ini menjadi tanda tanya, kenapa (Syarial,red) tidak mundur disaat belum diparipurnakan alat kelengkapan dewan tersebut. Setelah penggeledahan oleh KPK dikantor DPRD Bengkalis terkait proyek My di kecamatan Rupat beliau baru mengundurkan diri? Apakah ada kaitannya dengan KPK merasa ketakutan, karena proyek My Duri-Pakning progresnya jauh dari harapan masyarakat itu. Pengawasan dari lembaga legislatif sangat dibutuhkan," ungkap Zulfan Mahendra.

Ia juga mengatakan penggeledahan oleh KPK pada Maret lalu jangan dijadikan roh yang menghantui kenerja kita. Sehingga seluruh anggota DPRD Bengkalis menjadi takut untuk menjalankan fungsi dan tugas yang telah diamanahkan didalam undang undang.

"Jadikan KPK itu sahabat dan bentuk evaluasi kenerja DPRD Bengkalis kedepan lebih baik lagi. Bukan justru menjadikan roh jahat untuk ditakuti. Apalagi jika pengunduran diri (Syarial,red) dari komisi II atas dasar itu. Jika benar, ini bentuk tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat yang amanah," katanya.

Setiap komisi DPRD Bengkalis, menurutnya,  diwajibkan memiliki ketua dan wakil ketua di komisi. Sehingga kenerja peran penting dalam konteks pengawasan dari lembaga wakil rakyat itu berjalan dan berfungsi terhadap suksesnya penyelenggaraan pembangunan didaerah. Ia juga mendesak komisi II segera melaksanakan rapat internal membahas pengganti mundurnya Syarial dari ketua komisi II. Terutama fraksi Golkar agar segera mungkin menunjuk pengganti Syarial jangan dibiarkan kursi ketua komisi II ini kosong seperti kehilangan induknya.

"Komisi II segera mungkin gelar rapat internal membahas pengganti Syarial dengan meminta fraksi golkar segera mencarikan pengganti yang tepat untuk menduduki kursi ketua komisi II tersebut. Wakil rakyat dipilih oleh rakyat kembali kepada rakyat dan untuk rakyat. Jadilah wakil rakyat yang amanah dan bertanggungjawab," tukas Zulfan Mahendra.

Senada juga disampaikan pelaksana proyek Duri- Pakning PT CGA, Arifin, saat dikonfirmasikan mengatakan bahwa sesuai dengan agenda pada Rabu semalam akan melaksanakan hearing dengan komisi DPRD Bengkalis terkait progres pengerjaan My Duri-Pakning tetapi batal dan tidak mengetahui alasan penundaannya.

"Iya, (Rabu,red) rencananya hearing dengan pihak DPRD Bengkalis bersama PUPPR Bengkalis. Tetapi batal pak, saya tidak tahu alasan penundaan tersebut. Padahal saya sudah menunggu lama untuk pensentase progres My Duri - Pakning agar masyarakat mengetahui realisasi pekerjaan kita," kesal Arifin.

Seperti diketahui  proyek My Duri- Pakning pada dinas PUPPR Bengkalis  tahun 2017 lalu sudah mencairkan uang muka sebesar 15 persen atau 75 miliar dari nilai proyek Rp498 miliar. Sedangkan pada anggaran tahun 2018 ini kembali dilanjutkan dengan total senilai Rp1,86 triliun ditujuh lokasi di pulau Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. (Put)