PEKANBARU, RiauAktual.com - Persoalan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi yang dialami oleh masyarkat Pekanbaru dan sekitar, kembali mendapat sorotan dari DPRD Kota Pekanbaru. Dewan heran mengapa kelangkaan ini bisa terjadi.

Untuk mengetahui lebih jelas permasalahannya, maka Komisi II DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi hal itu secepatnya akan menggelar hearing (dengar pendapat) dengan Pertamina termasuk juga dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Pekanbaru.

"Komisi II DPRD Kota Pekanbaru akan memanggil  secepatnya pihak Pertamina untuk dapat menjelaskan seringnya terjadi kelangkaan solar ini, kita tidak mau masyarakat Pekanbaru terus mengeluh soal BBM ini," kata Sekretaris Komisi II Syamsul Bahri SSos Rabu (24/4/2013) di DPRD Kota Pekanbaru.

Dijelaskannya, dengan sering terjadi kelangkaan BBM di setiap SPBU di kota Pekanbaru ini, banyak menyebabkan antrean panjang dan mengakibatkan kemacetan. ''Tentu ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat kota Pekanbaru. Mengapa ini terjadi pada negeri penghasil minyak terbesar di negara ini dan Riau termasuk penyumbang devisa terbesar bagi negara ini,'' ungkapnya lagi.

Terkait permasalah ini juga, Syamsul bertanya-tanya, ada apa, apakah karena sumber minyak bumi yg sudah mulai menipis di negeri ini, atau apakah karena minyak solar kurang produksinya, apakah konsumsi minyak solar yg terlalu besar. Tidak hanya itu apakah kuota minyak solar yang tidak cukup, atau karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atau ulah spekulan-spekulan yang mementingkan diri sendiri untuk memperkaya diri.

''Jadi banyak pertanyaan yang timbul soal ini, jadi kita minta ini bisa dijelaskan satu-persatu oleh Pertamina,'' ujar Politisi Demokrat ini.

Akibat belum ada jawaban jelas, sehingga menurutnya, kebutuhan masyarakat banyak di korbankan dengan cara melakukan penimbunan oleh oknum. ''Atau ini memang strategi pemerintah untuk memaksa dan mengalihkan masyarakat supaya memakai BBM non subsidi, agar tidak terlalu berat menjadi beban APBN,'' katanya lagi.

Namun demikian, diungkapnya Syamsul, apapun yang terjadi,  yang pasti  masyarakat saat ini menjadi korban. ''Pertamina sebagai instansi terkait harus bertanggungjawab untuk mengembalikan ke kondisi stabil dan normal. Karena Pertamina sebagai pemegang otoritas tentang BBM di negeri ini, dan kita minta aparat penegak hukum harus sigap mencermati dan bertindak tegas dalam mengatasi permasalahan ini,'' tuturnya lagi.

Ditegaskan Syamsul lagi, siapapun yang terlibat melanggar hukum sehingga menyebabkan kelangkaan ini,  harus ditindak tegas. ''Tangkap pelaku yang coba memanfaatkan hal ini, dan jangan pandang bulu dalam bertindak, karena esensi hukum yang sebenarnya harus ditegakkan,'' tutup Syamsul.

Sementara itu, Humas Pertamina Sonny Mirath menegaskan siap, jika memberikan penjelasan jika ada panggilan  resmi dari Dewan. Semua masyarakat juga layak tahu mengenai hal ini.

''Kami siap menjelaskannya nanti jika memang diundang untuk datang memberikan penjelasan,'' singkatnya.

Laporan: AR
Editor: Riki