RIAU (RA) - Dalam menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemiliahan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), peran Pemerintah Daerah Pemda dan bekerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat dibutuhkan. Termasuk pemilukada Gubernur Riau yang akan berlangsung September mendatang.

"Dalam pemilukada Gubri mendatang, Pemerintah Provinsi Riau membantu KPU Provinsi Riau dengan memberikan dana/keuangan yang diambil melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)," kata Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpollinmas) Ardi Basuki, Rabu (27/03/2013).

Dalam penjelasannya, Ardi mengatakan bahwa selain bantuan dana, Pemda juga membantu dan memfasilitasi sarana dan prasarana lain yang berupa penugasan personil Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau melalui PPK dan PPS.

"Selain penugasan personil, pemerintah juga menyediakan sarana kantor pada Sekretariat KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau melalui PPK dan PPS, melakukan pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat, membantu kelancaran trasnportasi logistik, monitoring kelancaran penyelenggaraan pemilu dan pengadaan baju Linmas beserta perangkatnya
untuk petugas di TPS se-Provinsi Riau," jelas Ardi.

Ardi menerangkan bahwa ada empat aspek perspekstif pemerintah untuk penyelenggaraan pemilu/pemilukada yakni, pertama dari aspek hukum, kedua aspek politis, ketiga aspek sosial budaya (Sosbud) dan keempat dari segi aspek Pertahanan dan Keamanan (Hankam).

"Untuk aspek hukum pemilu merupakan landasan yuridis pergantian pemerintah, sedangkan aspek politik merupakan keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah, dari aspek sosbud sendiri menjadikan ajang pendidikan politik bagi masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, dan terakhir aspek hankam, aspek ini harus berjalan dalam suasana yang aman dan tentram sehingga roda pemerintahan dan pelayanan tidak
terganggu," jelasnya.

Ada tujuh masalah-masalah strategis yang ada dalam pemilukada yakni, kesenjangan ekonomi dan kemiskinan, sparatisme, konflik kelompok masyarakat, kerukunan kehidupan, kerukunan etnis masyarakat dan radikalisme/terorisme. "Memang tujuh hal tersebut yang merupakan
masalah strategis yang dihadapi," ungkapnya.

"kita berharap pemilu/pemilukada berlangsung apa adanya dan menjunjung sprotifitas,dan saya mengajak kita semua untuk bersama-sama menciptakan suasana pendemaman pemilu sehingga segenap komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya," harap Ardi.

Laporan: M Iqbal
Editor: Riki