Jon Erizal Beri Pembekalan Pendamping Desa

Jon Erizal Beri Pembekalan Pendamping Desa
Jon Erizal

BENGKALIS (RA) - Bakal Calon Gubernur Riau H. Jon Erizal, SE, MBA, memberikan pembekalan terhadap tenaga pendamping desa se Kabupaten Bengkalis, di Bengkalis, Senin (18/3). Dalam kesempatan itu, pengusaha nasional kelahiran Bengkalis, itu mengajak pendamping desa untuk sama-sama membangun daerah. ’’Sekarang jalannya sudah benar, mari kita sama-sama membangun daerah kita,’’ ujarnya.

Menurut Jon Erizal,  Kabupaten Bengkalis baru mulai bangkit setelah reformasi. Sebelum reformasi,  APBD  Bengkalis hanya  Rp 145 miliar. Padahal, Kabupaten Bengkalis membawahi Bengkalis, Siak, Rokan Hilir dan Meranti.  Jumlah itu tentu  sangat kecil untuk membangun Bengkalis yang sangat luas.  Akibatnya, masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki di  Bengkalis, terutama infrastrukur jalan dan jembatan.

Sekarang, APBD Bengkalis sudah mencapai  Rp 4,2 triliun setelah Siak, Rohil dan Meranti dilepas. Jumlah ini, menurut Jon Erizal, belum cukup untuk mengejar ketertinggalan bertahun-tahun di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. ‘’Karena itu kita harus cari dana dari Provinsi dan Pusat,’’ ujarnya.

Untuk memperjuangkan dana tersebut, katanya,  harus bersatu dan bersama-sama antara bupati, DPRD dan penyangga pembangunan (stake holder) lainnya. Bupati dan dinas-dinas telah berusaha untuk mendapatkan dana tersebut, namun masih belum maksimal.  ‘’Saya dan Pak Bupati telah berusaha untuk memperjuangkannya.’’ Hasilnya,  sudah dapat untuk pembangunan pelabuhan dan Izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 12.000 hektar.

Selain merebut dana APBD Provinsi dan APBN, kita juga harus mampu merebut investor. Caranya, desa-desa dilarang menjual tanah yang ada. Sebab, tanah tersebut akan menjadi aset. Nanti BUMD yang akan mengelola tanah dan tenaga kerja yang ada. Desa memiliki saham di BUMD. ‘’Nanti BUMD yang akan menawarkan ke investor,’’ ujarnya.

Hanya saja, Jon Erizal mengingatkan agar pandai dalam membelanjakan dana yang besar tadi. Kalau ada kesan tak mampu membelanjakan dana yang ada, hal itu disebabkan karena aturan yang ketat dalam membelanjakannya. Termasuk ketatnya pengawasan dari luar, disamping ada skala prioritas.  ‘’Jadi kita harus berhati-hati, agar tak terkesan menghambur-hamburkan uang,’’ ujarnya.

Sumber: Realise
Editor: Riki

Ikuti RiauAktual di GoogleNews

Berita Lainnya

Index