Riauaktual.com - Kementerian Perindustrian mengungkap kerugian negara mencapai Rp1 triliun per tahun akibat masuknya handphone ilegal ke Indonesia. Pemerintah diminta segera membuat langkah pencegahan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira menilai, guna memberikan efek jera bagi pelaku yang membuat masuknya handphone ilegal begitu marak, perlu dibuat aturan yang tegas.

"Sebenarnya soal handphone ilegal ini kan mendesak. Aturan khusus termasuk soal blocking signal harus segera dikeluarkan," kata dia sebagaimana dikutip dari Okezone di Jakarta.

Handphone ilegal, kelemahannya ada pada nomor IMEI-nya. Biasanya handphone ilegal nomor IMEI-nya tidak sesuai dengan pabrikan handphone tersebut. Pemerintah bisa membuat kebijakan terkait itu.

"Jadi bagi pendaftaran kartu Sim Card baru harus menyertakan IMEI. Untuk IMEI-nya yang ternyata palsu, operator seluler bisa mematikan sinyalnya. Jadi si pengguna handphone ilegal tidak bisa memakai handphone tersebut," lanjut Bhima.

Untuk menggulirkan aturan tersebut, dia menjelaskan bahwa aturan tersebut dapat diterbitkan melalui Kementerian Perindustrian. Bentuk aturannya, kata Bhima bisa berupa Peraturan Menteri (Permen), bisa pula Peraturan Pemerintah (PP).

"Bentuknya bisa permen atau PP karena melibatkan Menkominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) juga," terangnya lebih lanjut.

Adapun sanksi yang dapat diberikan kepada penjual handphone ilegal, menurut Bhima bisa berupa pencabutan izin usaha atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), kemudian pelakunya juga harus ditindak agar memberikan efek jera. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga perlu benahi diri.

"Jadi sarannya untuk Bea Cukai sistem elektroniknya di-upgrade. Bea Cukai juga bisa bekerjasama dengan otoritas pelabuhan negara lain sehingga sebelum masuk ke Indonesia handphone ilegal bisa dicegah," tandasnya.