Riauaktual.com -  Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais meminta supaya partainya keluar dari koalisi pemerintahan Joko Widodo. Amien, Minggu (23/07/2017), meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, untuk hengkang dari kabinet.

Ada dua persoalan utama yang membuat Amien Rais berang kepada Jokowi, yakni lolosnya Perppu Ormas dan UU Pemilu. Meskipun berada dalam koalisi, PAN di DPR berseberangan dengan koalisi pemerintah yang akhirnya meloloskan dua aturan tersebut.

Bagi PAN, UU Pemilu tersebut merugikan partainya. Yang dipermasalahkan partai berlambang matahari tersebut adalah metode saint lague dalam penghitungan suara. Sementara itu, Perppu Ormas tidak disetujui PAN karena mendengarkan aspirasi dari konstituen yang takut aturan tersebut digunakan secara otoriter untuk memberangus ormas Islam.

Di pemerintahan, selain satu kursi menteri di kabinet, PAN menempatkan kader di Komite Ekonomi dan Industri Nasional, yang ditempati Sutrisno Bachir sebagai ketua.

Sampai saat ini, Menteri Asman sendiri masih tetap bekerja sambil menunggu keputusan dari partai. Bagi Asman, dirinya adalah pekerja, sedangkan koalisi adalah urusan politik.

Di koalisi, PAN beberapa kali mengecewakan partai-partai di koalisi, dan puncaknya adalah pada usulan RUU Pemilu tersebut. Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno menilai, PAN cenderung mirip sebagai partai penyeimbang dibanding partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dia menuding, PAN hanya melirik kepentingan jangka panjang untuk partainya sendiri.

Saat pengambilan putusan tersebut, Kamis (20/7/2017), PAN bersama tiga partai non-pemerintah, yakni Gerindra, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih keluar ruang rapat paripurna atau walkout saat pengambilan keputusan UU Pemilu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Sebelum rapat, PAN dikabarkan sulit diajak kerjasama oleh  partai koalisi dengan sering tidak hadir setiap diundang rapat koordinasi.

Sejumlah elit parpol pendukung pemerintah lalu mengkritik sikap PAN. Mereka meminta PAN keluar dari koalisi.

Presiden Joko Widodo bahkan angkat bicara soal sikap PAN. Jokowi bercerita, sehari sebelum rapat paripurna pengambilan keputusan RUU pemilu di DPR RI atau Rabu (19/7/2017) siang, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertandang ke Istana, bertemu dengannya dan menyatakan dukungan kepada pemerintah. Akan tetapi, sikap PAN di DPR tampak lain.

Amien Rais tampak membaca pernyataan Jokowi tersebut sebagai kemarahan dan ancaman kepada PAN. Oleh karena itu, sebelum diusir, lebih baik menyatakan keluar sendiri. Ibarat suami-istri, jika sudah tidak dianggap, lebih baik keluar dari rumah dan hidup masing-masing.

Akan tetapi, sejumlah pengurus PAN tampak lebih santai. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, misalnya, sepertinya masih berharap bersama pemerintah. Dia menyerahkan keputusan pergantian kabinet sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Elit PAN mengaku bahwa sikap PAN yang berseberangan di DPR terkait RUU Pemilu dimaklumi oleh Jokowi.

Akan tetapi, bagi Amien Rais, keluar atas inisiatif sendiri barangkali lebih terhormat ketimbang harus dicopot tanpa kejelasan status selanjutnya seperti apa. Pendiri PAN ini boleh melayangkan talak kepada Jokowi, tetapi keputusan akhirnya tetap di tangan DPP.  

Namun, Jokowi mendadak mencopot menteri PAN tanpa pengganti jabatan lain yang setara, kebijakan ini akan dilihat sebagai tak dianggapnya partai ini di koalisi. Dalam kondisi abu-abu seperti ini, PAN akan dirugikan. Maka, memang sudah seharusnya PAN menentukan sikap, bersama pemerintah atau keluar sekalian.

Sumber : rimanews