PEKANBARU (RA) - Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru Muhammad Fadri AR menilai, APBD Kota Pekanbaru tahun anggaran 2013 telah ditetapkan mencapai Rp2 Triliun, dengan angka tersebut diharapkan kedepan sektor pendidikan di Kota Pekanbaru dapat diperhatikan pemerintah, salah satu langkah yang meski dilakukan yakni memberlakukan pendidikan gratis berkualitas.

"PAD kita sudah mencapai Rp500 M, akumulasi APBD itu sudah lebih dari target yakni 10-15 persen. Kalau di luar daerah seperti di Jakarta, angka PAD ini merupakan prestasi luar biasa. Dengan kondisi naiknya APBD ini, harus tetap memprioritaskan pendidikan, untuk itu tahun depan Komisi III akan membuat alur dengan Dinas Pendidikan sehingga pada 2014 nanti program wajib belajar 12 tahun benar-benar menjadi tanggung jawab pemerintah," ungkap Fadri ketika dikonfirmasi RiauAktual.com di gedung DPRD Pekanbaru, Kamis (3/1/2013).

Dikatakan Politisi PKS ini, pihaknya sangat mengapresiasi kondisi keuangan daerah Kota Pekanbaru yang saat ini PAD melebihi dari yang ditetapkan, sehingga APBD Kota Pekanbaru pada 2013 ini mencapai Rp2 T, saya berharap selanjutnya APBD ini meningkat lagi menjadi Rp2,5 T. Karena setiap tahun memang APBD Kota Pekanbaru mengalami peningkatan.

"Angka Rp2 T ini harus tetap memprioritaskan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Seperti yang saya katakan tadi pendidikan gratis, selain itu sektor kesehatan. Apa yang telah diberikan pemerintah dalam bidang kesehatan ini kepada masyarakat. Semua ini harus jelas, naiknya PAD dan ABBD ini harus diimbangi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, kalau tidak, kita takut anggaran ini dimanfaatkan golongan dan perorang saja," paparnya.

Fadri juga menambahkan, jika dikaji mengenai pendapatan, memang dalam sektor pendidikan dan kesehatan ini tidak mendatangkan PAD, namun lebih ke arah pelayanan. Berbeda dengan dinas-dinas lainnya yang cenderung alokasi dana disesuaikan dengan PAD yang dihasilkannya.

"Seperti sekarang ini alokasi anggaran untuk pendidikan masih Rp100 M. Artinya kalau dari APBD angka ini masih di bawah 20 persen. Harusnya dengan naiknya APBD ini naikkan juga untuk pelayanan masyarakat setidaknya tambah lagi 10 persen. Caranya dengan membuat program pendidikan murah berkualitas, wajib belajar 12 tahun harus jadi tanggung jawab pemerintah, baik sekolah negri maupun swasta," tegasnya. (RA1)