PEKANBARU (RA) - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kerawang Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kota Pekanbaru Selasa (12/6), guna mencari referensi tentang kesejahteraan sosial. Dimana, saat ini DPRD Kota Kerawang tengah membahas Kesejahteraan Sosial (KS) melalui Pansus yang telah dibentuk.

Kunjungan 30 anggota DPRD Kabupaten Kerawang tersebut disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman SH, serta anggota dewan lainnya, Firdaus Basyr, Masni Ernawati, dan anggota lainnya, juga melibatkan dinas sosial Kota Pekanbaru.

Ketua Pansus DPRD Kabupaten Karawan, Nurjaman H Resan SE dalam kesempatan itu mempertanyakan kepada DPRD Kota Pekanbaru, bagaimana kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru saat ini. Sebab, di Kabupaten Karawang kesejahteraan sosial masyarakat miskin terutama belum maksimal.

Menjawab pertanyaan Ketua Pansus itu, Sondia Warman yang memimpin pertemuan tersebut menjelaskan, bahwa di Kota Pekanbaru terdapat program Gentaskin (Gerakan Cinta Rakyat Miskin). Dimana, Pekanbaru dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan cara membuka peluang usaha bagi masyarakat miskin.

"Kita memiliki program Gentaskin, kita memberikan bantuan langsung kepada masyarakat berupa alat untuk mereka melakukan usaha. Umpamanya masyarakat yang bisa membuat gorengan enak dan mau berjualan, maka kita bantu alat-alatnya, bantuan itu kita anggarkan dalam APBD, seperti juga ada program PMPN sebesar Rp1 Millyar setiap tahunnya," kata Sondia.

Ketua DPRD Kabupaten Kerawang, Tono Bakhtiar yang ditemui usai rapat mengatakan, kunjungan kerja tersebut memang sangat tepat dilakukan di Kota Pekanbaru, sebab, dari informasi yang didapatnya, Kota Pekanbaru saat ini tengah berkembang pesat, sejalan dengan perkembangan tersebut, Kota Pekanbaru juga sangat cepat menuntaskan kemiskinan.

"Kami sangat antusias sekali dengan kondisi kesejahteraan di Kota Pekanbaru, dari pemaparan Pak Sondia tadi, kita memahami kalau di Kota Pekanbaru menentaskan kemiskinan dengan cara mencintai masyarakat miskin. Berbeda dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Kerawang, di tempat kita masyarakat miskin semuanya kita asuransikan, Jamkesmas, tapi hanya 50 persen saja yang mampu diakomodir oleh Pemerintah Pusat," terangnya. (RA1)