Riauaktual.com - Komisi C DPRD Riau meminta Pemprov Riau segera menyelesaikan pendataan aset-aset milik pemprov Rau agar bisa ditertibkan. Penertiban juga diperlukan supaya tidak menjadi temuan BPKP.

Pasalnya, selama ini pengarsipan atau inventarisasi aset milik pemprov Riau amburadul dan tidak tersusun rapi, akibatnya banyak aset yang tidak diketahui keberadaanya. Sehingga, penataan aset ini menjadi temua BPKP setiap tahun.

Persoalan aset jugalah yang banyak menjadi temuam bpk ri saat melakukan audit anggaran di lingkungan skpd pemprov Riau.

"Karena itu, ke depan agar pengarsipan aset-aset tertata dan terkelola dengan baik, kita dari komisi C menyarankan pemprov Riau melakukan inventarisasi seluruh asetnya," ungkap Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson kepada wartawan akhir pekan lalu.

Politisi Demokrat ini menuturkan dprd Riau sudah meminta gubri untuk menggesa pendataan aset, sehingga aset milik pemprov Riau dapat tertata dengan baik. Karena, dengan adanya gedung yang belum tertata dengan maksimal, tanah-tanah yang tidak ada surat dilengkapi, ini yang menyebabkan aset tidak tertata dengan baik. Pemprov harus mengetahui hingga mana aset yang bisa diserahkan ke pihak ketiga dasn mana aset yang seharusnya dilelang.

Menurut Politisi Asal Kuansing ini, soal penertiban aset harus ditingkat, ini perlu komitmen bersama dewan dan pemprov Riau, dewan minta dianggarkan betul untuk dana penertiban aset sehingga aset dapat ditertibkan. Seperti pembuatan surat lahan yang masih dikuasai lahan milik pemprov dikuasai masyarakat dituntaskan. Karena, jika tidak dibenahi aset-aset pemprov maka akan terus menjadi temuan bpkp, pejabat Pemprov Riau harus mendukung kebijakan gubri menertibkan aset itu agar berjalan dengan baik.

"Karena akan percuma pemprov melakukan pembelian aset setiap tahun, jika tidak diarsipkan dengan baik maka akan hilang saja aset tersebut," pungkas Aherson. (rud)