RIAU (RA) - Memasuki triwulan terakhir tahun 2016, ternyata serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau belum signifikan, terdapat 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hingga kini masih dibawah 65 persen Realisasinya anggarannya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, akan melihat terlebih dahulu permasalahan apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi.

"Kita lihat dulu masalahnya apa, kita telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ungkapnya kepada RiauAktual.com, Kemarin saat ditemui diruang kerjanya.

Untuk mencari dan memastikan penyebab dan permasalahan apa yang membuat 8 SKPD tersebut masih dibawah 65 persen realisasinya, maka pihak DPRD Provinsi Riau akan membahas hal tersebut secara bersama.

"Nanti kita akan bahas disini, pasti nampak apa penyebabnya," ungkapnya.

Apabila diketahui penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut, berasal dari SKPD nya sendiri maka pihak Dewan akan mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur untuk mengganti SKPD tersebut.

Pria yang akrab disapa Dedet ini juga mengatakan, bahwa rendahnya serapan 8 SKPD tersebut itu disebabkan oleh SKPD nya sendiri, dan tidak ada pengaruhnya dengan kekosongan posisi Wagubri saat ini.

"Wagubri tidak ngaruh, hal itu karena SKPD nya sendiri, itu menampakkan bagaimana SKPD itu menjadi Manager dan mengatur SKPD nya sendiri," jelasnya.

Bahkan ia juga menyampaikan bahwa, apapun yang terjadi oleh SKPD, yang menjadi penanggung jawabnya tetap Gubernur, sehingga membuat Gubernur tidak dapat lepas tangan begitu saja.

Sementara, ketua Faksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Riau, Abdul Wahid, sangat menyayangkan hal tersebut, (Rendahnya serapan anggaran 8 SKPD, red) dan pastinya itu akan berdampak pada masyarakat.

"Kasihan masyarakat, ekomoninya terhambat. Karena salah satu pertumbuhan ekonomi itu juga didorong dengan pertumbuhan APBD nya," ujar anggota komisi D DPRD tersebut.

Selain itu wahid juga menganjurkan agar Gubernur Riau, segera melakukan evaluasi terhadap 8 SKPD tersebut. Baik dari kinerja, dan kepala satuan kerjanya.

"Saya sudah pernah sampaikan saat pelantikan SOTK kemarin, saya tahu bagaimana kinerja orang yang mereka lantik, hanya beberapa orang saja yang jam terbangnya mempunyai kapasitas, dan sebagiannya masih dibawah," imbuhnya.

Saat ditanya terkait asessment yang dilakukan oleh Pemprov Riau dalam memilih kepala SKPD, politis PKB ini mengatakan, bahwa itu hanya sebagai formalitas saja. Mengapa demikian, karena menurutnya, apabila asessman itu dilakukan dengan benar, maka akan benar pula hasil kinerja yang dihasilkan oleh setiap SKPD tersebut.

"Yang diangkat itu menurut saya, dia bukan masalah pintar gak pintar, tapi soal bisa gak menyelesaikan masalah," tutupnya.

Adapun 8 SKPD yang serapan anggarannya masih dibawah 65 persen yakni, Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air 29,43 persen, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 34,58 persen, dan Dinas Perkebunan 40,13 persen. Selanjutnya, RSUD Petala Bumi 53,50 persen, BPKAD 56,32 persen, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 58,79 persen, Diskominfo 60,35 persen, serta BPPD 61,52 persen. (Nat)