PEKANBARU (RA)  - Tidak kunjung berkurangnya penderita HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, untuk itu, kalangan legislatif di DPRD Provinsi Riau mendesak Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bersama Pemerintah Provinsi (Riau) untuk bersinergi dalam penanggulangan dan pencegahan HIV AIDS di Pekanbaru.

"Tentunya kita sangat prihatin sekali, 201 penderita HIV dan 156 untuk AIDS bukanlah jumlah yang sedikit, untuk itu, kita minta Pemko dan Pemrov saling bersinergi melakukan berbagai upaya pencegahan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dampak buruk dari penyebaran penyakit HIV AIDS tersebut," ucap  Anggota DPRD Provinsi Riau Ade Hartati, saat berbincang bersama wartawan, Senin (05/12)

Pasalnya, Lanjut ketua fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini lagi, jika langkah tersebut tidak dilakukan, dikawatirkan penderita HIV AIDS di Pekanbaru akan terus meningkat setiap tahunnya.

Selain itu, Mantan Anggota DPRD Pekanbaru ini juga menyinggung makin menjamurnya panti pijat di Pekanbaru yang tidak memiliki izin resmi, yang ditakutkan menjadi tempat penyebaran HIV AIDS.

"Panti pijat yang hampir ada ditiap kecamatan di Pekanbaru ini harus menjadi perhatian serius, karena banyak dugaan ini praktek prostitusi terselubung. Harus ada ketegasan, kalau tidak ya jangan berbicara mau mencegah HIV AIDS kalau ngatasi panti yang di duga plus-plus tidak bisa," cetusnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya jumlah penderita HIV dan AIDS di Kota Pekanbaru mengkhawatirkan. Setidaknya dari data Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, sejak Januari hingga Oktober 2016 mencapai 201 kasus HIV dan 156 kasus AIDS.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pekanbaru, Hasan Supriyanto. "Angka tersebut hampir mendekati kasus sepanjang tahun 2015, 241 kasus HIV dan 168 kasus AIDS," jelasnya.

Hasan menerangkan kasus HIV dan AIDS yang dijumpai di Pekanbaru dominan ditemukan pada laki-laki dengan usia produktif 25 sampai 49 tahun. "Kalau khusus HIV, jika berdasarkan pekerjaan banyak ditemukan pada tenaga non profesional dengan 367 kasus, wiraswasta 152 kasus, penjaja seks 181 kasus dan ibu rumah tangga 115 kasus,” pungkasnya. (DWI)