EKONOMI (RA) -  Pemerintah mencatat pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 sebesar Rp 1.737,6 triliun. Angka ini menurun dari APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penurunan tersebut terjadi pada target penerimaan perpajakan dari Rp 1.539,2 triliun menjadi Rp 1.495,9 triliun. Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga menurun dari Rp 245,1 triliun menjadi Rp 240,4 triliun.

"Target penerimaan perpajakan sebesar 10,6 persen dari PDB (produk domestik bruto), target ini turun 2,9 persen dari APBNP 2016. Target PNBP juga menurun 2 persen dari APBNP 2016," kata Menteri Sri di Jakarta, Selasa (16/8) malam.

Dia menambahkan, penerimaan pajak terbesar berasal dari pajak nonmigas sebesar Rp 1.271,7 triliun, kepabeanan dan cukai sebesar Rp 191,2 triliun, dan PPh migas sebesar Rp 33 triliun. Dengan demikian, penerimaan perpajakan diharapkan tetap tumbuh 13-15 persen dari perbaikan basis perhitungan pajak tahun 2016.

"Kebijakan ini tetap diarahkan untuk mengoptimalkan potensi pajak, namun tetap dijaga untuk mendorong iklim investasi dan dunia usaha Selain itu, penerimaan perpajakan ini juga didukung dengan kebijakan tax amnesty dan rencana revisi regulasi perpajakan yang dilakukan di 2016 dan 2017," imbuhnya.

Sementara itu, pendapatan badan layanan umum (BLU) ditargetkan sebesar Rp 37,3 triliun, pendapatan sumber daya alam (SDA) sebesar Rp 80,3 triliun, pendapatan laba bagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 38 triliun, dan PNBP lainnya sebesar Rp 84,4 triliun.

"Potensi PNBP harus digali dengan tetap menjaga pelayanan dan kelestarian lingkungan," jelas Sri. (merdeka.com)