EKONOMI (RA) - Pemerintah Provinsi Riau mendapat 'teguran' dari Presiden Joko Widodo karena rendahnya serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memiliki simpanan dana di perbankan yang cukup tinggi.
Presiden mengatakan dana APBD Provinsi Riau saat ini mengendap di bank sebesar Rp2,86 triliun, dan harus segera dikeluarkan. "Tolong ini segera dikeluarkan uang-uang ini agar beredar di masyarakat, tetapi ikuti prosedur," pinta Presiden saat memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2016, di Hotel Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Kamis (4/8) pagi.

Presiden mengingatkan, nanti kalau simpanannya masih seperti itu, pemerintah akan menerbitkan surat utang. "Kalau masih gede-gede seperti itu, dan tidak bergerak apa-apa, berarti surat utangnya akan semakin banyak," tutur Presiden.

Selain APBD Provinsi Riau, sejumlah provinsi juga melakukan hal serupa. Dibeberkan Jokowi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada di urutan teratas yang mengendapkan dana yakni sebesar Rp 13,9 triliun, Jawa Barat menempati urutan kedua, dengan dana yang tersimpan mencapai Rp8,034 triliun.

Kemudian, disusul Jawa Timur dengan Rp3,9 triliun, Riau Rp2,86 triliun, Papua Rp2,59 triliun, Jawa Tengah Rp2,46 triliun, Kalimantan Timur Rp1,57 triliun, Banten Rp1,52 triliun, Bali Rp1,4 triliun, dan Aceh Rp1,4 triliun. "Itu yang 10 besar, simpanannya masih gede," ujar Presiden.

Tapi, lanjut Presiden, tidak hanya provinsi saja. Kabupaten juga, tertinggi Bogor Rp1,9 triliun, Kabupaten Bandung Rp1,6 triliun, Kabupaten Bekasi Rp1,5 triliun, Kabupaten Tanah Laut Rp1,3 triliun, Kabupaten Kediri Rp1,39 triliun, Kabupaten Berau Rp1,37 triliun, Kabupaten Mimika Rp1,37 triliun, Kabupaten Nias Rp1,31 triliun.

Untuk tingkat kota, menurut Presiden, Kota Medan Rp2,27 triliun, Surabaya Rp1,85 triliun, Tangerang Rp1,63 triliun, Cimahi Rp1,52 triliun, Depok Rp1,31 triliun, Semarang Rp1,13 triliun, Magelang Rp1,1 triliun, Tangerang Selatan Rp1,03 triliun, Serang Rp948 miliar, Mojokerto Rp917 miliar.

Pada kesempatan yang sama Presiden juga meminta para Gubernur, Bupati dan Wali Kota agar segera yang namanya anggaran APBD, baik di provinsi, kabupaten maupun kota, seawal mungkin setiap tahunnya, kalau bisa dikeluarkan Januari. "Segera keluarkan karena uang itu akan beredar dan itu akan menambah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kota, di kabupaten dan provinsi," pinta Presiden Jokowi.

Presiden menyampaikan, bahwa pada bulan Mei, uang di APBD baik di kabupaten, kota dan provinsi masih Rp246 triliun. "Besar sekali ini. Ini uang kalau keluar semuanya, ekonomi kita pasti akan terdongkrak naik," ujarnya.

Selanjutnya pada bulan Juni sudah turun menjadi Rp214 triliun. Tapi, Presiden menilai masih di atas 200 triliun. Untuk hati-hati, Presiden meminta agar TPID berhati-hati.

Presiden menegaskan agar keterlambatan realisasi pelaksanaan seperti ini jangan diterus-teruskan. "Setop, harus segera dikeluarkan. Tanpa ini, tanpa uang ini dikeluarkan dari mana uang beredar yang ada di daerah-daerah. Apalagi daerah-daerah yang tidak mempunyai kekuatan di private sector-nya, di sektor swastanya, akan lebih berat lagi. Sehingga penting segera keluarkan, segera lelang, jangan ditunda-tunda," tegas Presiden.

Sementara itu, terkait 'teguran' yang disampaikan Presiden kepada Pemprov Riau dan sejumlah daerah karena 'memarkirkan' ABPD di bank, ditanggapi Pemprov Riau. Pemprov Riau meyakini, dana itu akan segera terserap menjelang dipenghujung akhir tahun hingga menyisakan Rp300 miliar saja lagi.

Asisten II Setdaprov Riau Masperi menyatakan anggaran tersebut tersimpan di bank hanya bersifat sementara dan akan dikeluarkan dipergunakan untuk pembayaran kontrak proyek.

Menurut Masperi, dana yang tersimpan di bank itu diperkirakan mulai terserap untuk pembayaran kontrak proyek pada Agustus hingga September nanti. Diperkirakan selama dua bulan kedepan sebesar Rp1,2 triliun. Sisanya Rp1,6 triliun lagi akan dilanjutkan pencairannya pada bulan berikutnya hingga Desember sebesar Rp1,5 triliun lebih.(dr)