NASIONAL (RA) -  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah melakukan penyaringan nama bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017. Dari 27 calon yang ada, PDIP mengerucutkan menjadi tinggal 6 orang saja.

Sayang, nama keenam orang tersebut belum dibocorkan oleh PDIP. Enam orang itu akan disetorkan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelum mendapatkan rekomendasi untuk maju diusung oleh partai berlogo banteng itu.

Sinyal PDIP bakal mengusung incumben Basuki T Purnama (Ahok) nampaknya semakin menipis. Terlebih, elite PDIP tak henti-hentinya mengeluarkan komentar miring kepada Ahok. Bahkan Ahok dinilai tak pernah bekerja sama dengan PDIP selama menjadi gubernur DKI.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengatakan, Ahok tak pernah sekalipun datang ke kantor PDIP meski mendapat dukungan. Bahkan Ahok tak pernah menyumbang sepeserpun kepada partai.

"Meskipun kami mendukung (Ahok), tidak pernah sekalipun Ahok datang ke kantor apalagi sumbangan, merawat Kartu Jakarta Pintar, sekali tidak. Tapi kami sudah mewakafkan untuk mendukung dia," jelas Basarah saat menghadiri rilis survei SMRC tentang Pilgub DKI, Kamis (21/7).

Sampai saat ini, Ahok pun belum berani memutuskan untuk maju melalui independen atau partai politik. Sementara PDIP menegaskan, tak akan mengusung calon dari independen. Apalagi, hanya karena ingin memenangkan Pilgub DKI.

"Saya katakan, PDIP tidak akan mendukung calon perorangan. Kami memilih calon kepartaian yang merupakan ideologi partai kami. Tidak mungkin kami menggadaikan ideologi kami untuk pragmatisme politik DKI Jakarta. Kita tidak ingin ideologi PDIP digadaikan hanya untuk seorang Ahok. Itu garis partai kami," kata Basarah.

Basarah enggan berkomentar apakah PDIP mendukung jika mantan Bupati Belitung Timur itu memilih menempuh jalur Parpol pada Pilgub DKI 2017. Sekalipun belakangan Ahok terkesan memberi sinyal memilih jalur parpol.

Anggota Komisi III DPR RI ini hanya menegaskan, keputusan politik dalam kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2017 diserahkan sepenuhnya kepada Ahok. PDIP tak ingin terlibat dalam urusan calon Gubernur yang bukan kader PDIP.

"Itukan hak dia, kita tidak ada dalam posisi mau ikut campur terhadap keputusan politik yang akan diambil Ahok. Karena bukan kader PDIP yang bisa diberikan yuridiksi internal partai kami. Silakan menentukan jalan politiknya sendiri," terang dia. (merdeka.com)