NASIONAL (RA) - Kemacetan di tol Brebes Timur atau dikenal Brebes Exit (Brexit) saat musim mudik lebaran 2016, mendapat sorotan dari berbagai pihak, antara lain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Ketua YLKI Tulus Abadi mengungkapkan, dalam persoalan ini maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi salah satu pihak yang juga turut bertanggung jawab.

Pasalnya, kata dia, kementerian ini yang membawahi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Dirinya melihat ada kesalahan dari mereka karena menyatukan ruas tol Brebes Timur dengan Cikampek, Cipali, Cipularang tanpa adanya akses peristirahatan (rest area) hingga SPBU dan jalan arteri.

Semestinya, Kemen PUPR memiliki perhitungan dan prediksi berapa jumlah kendaraan yang melintas dengan volume maksimal dari ruas tol tersebut.

Dengan adanya kejadian ini, lanjut dia, maka, konsumen yang mengalami kerugian bisa meminta kompensasi dan ganti rugi. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Sebab, konsumen memiliki hak mendapatkan kenyamaan, keamanan dan keselamatan terhadap pengunaan barang dan jasa," terangnya.

Sementara itu, Ketua Advokasi MTI Darmaningtyas berpendapat, pengelola jalan tol tidak mengantisipasi akan terjadinya lonjakan pengguna jalan tol ketika momen itu.

Salah satunya ialah dengan tidak mencantumkan pengumuman tentang kondisi lalu lintas. Sehingga pemudik yang belum melintas tidak mengantisipasi untuk mencari jalur alternatif lain, padahal dengan begitu penumpukan volume kendaraan bisa diantisipasi,.

"Pengelola (juga) terlambat menerapkan kebijakan buka tutup di ujung masuk jalan tol," tegasnya.

Persoalan lain yang mengakibatkan terjadinya macet horor di Brexit ialah karena tidak ada imbauan sejak awal agar para pemudik melintasi jalan arteri di sekitar Pantai Utara Jawa dan Jalur Selatan. Karenanya, mereka hanya memiliki satu pilihan untuk melewati tol tersebut.

"Semua pemudik berasumsi sama, maka jadilah jalan tol Brexit seperti diguyur hujan mobil. Sementara akses keluarnya terbatas, sehingga terjadilah sumbatan di pintu keluar," katanya.

Mengomentari hal ini, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna tak ingin menjadi pihak yang disalahkan sendirian.

Dia menilai, kemacetan di Brexit yang hingga akhirnya merenggut korban jiwa ini merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang terlibat dalam menangani arus mudik seperti Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kepolisian. (merdeka.com)