NASIONAL (RA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengesahkan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Hadi Prabowo di Kantor BNPP, Kebun Sirih, Jakarta Pusat.

 

Dalam sambutannya, Tjahjo meminta pihak BNNP untuk memperhatikan seluruh daerah perbatasan.

 

"Arahan Presiden paling lambat 3 tahun anggaran pembangunan infrastruktur termasuk sarana dan prasarana penunjang dan pulau terluar, selesai. Dalam arti perbatasan kita ini mulai dari Aceh - Papua. Apapun perbatasan ini harus jadi pintu pertahanan, etalase yang lebih baik dibandingkan negara tetangga," kata Tjahjo di Kantor BNPP, Jakarta, Selasa (12/7).

 

Menurutnya, wilayah perbatasan Indonesia cukup luas dengan negara tetangga, sehingga pemerintah harus menyelesaikan batas wilayah perbatasan dengan tuntas. Termasuk untuk batas wilayah tingkat kecamatan hingga desa yang harus segera selesai.

 

"Pertengahan 2017 presiden resmikan pos perbatasan sehingga ke depan tinggal bangun sarana prasarana disempurnakan. Wilayah perbatasan harus jadi wilayah yang menjanjikan dan mensejahterakan rakyat," terangnya.

 

Lanjut dia, saat ini pemerintah sedang fokus dalam pembangunan wilayah perbatasan di pulau terluar. Sebab, wilayah perbatasan rawan dengan penyelundupan.

 

"Pesan presiden perbatasan Indonesia, sarana jalan, pos, pintu gerbangnya harus 1000 persen lebih baik dari pos perbatasan negara lain. Dan didukung SDM memperkuat pertahanan. Nanti ada TNI dan Polisi yang memperkuat, jadi pusat pelayanan terpadu."

 

"Sekretaris BNPP dan segenap staf ahli dan eselon I semuanya tugasnya bukan hanya duduk, namun pantau perbatasan. Sebagaimana pesan Pak Jokowi bangun dari pinggiran," tuntasnya.(merdeka.com)