NASIONAL (RA) - Wakil Ktua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan jika yang mementukan sah atau tidaknya KTP sebagai syarat maju Pilkada lewat jalur independen adalah institusi negara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan relawan Teman Ahok.

“KTP itu dokumen yg dikeluarkan negara..verifikasi oleh negara...bukan temanmu yg putuskan sah/tdk,” cuit Fahri via akun Twitter @fahrihamzah yang dipantau Rabu (29/06/2016).

Pernyataan bekas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut terkait rencana Teman Ahok untuk merekapitulasi dan memverifikasi 1 juta data Kartu Tana Penduduk yang sudah mereka kumpulkan.

"Selama ini kan banyak yang enggak percaya sama pendapatan KTP kita, nah kita mau undang mereka untuk datang dan hitung bareng," ujar Pendiri Teman Ahok, Singgih Widyastomo, Selasa (28/06/2016).

Ahok sendiri menilai terlalu berisiko jika 1 juta data KTP tersebut langsung diuji dalam verifikasi KPU DKI. Sebab, jika ternyata jumlahnya tidak memenuhi syarat, dia tidak akan bisa ikut Pilkada DKI 2017. Oleh karena itu, verifikasi internal perlu dilakukan

"Masa mau nunggu (verifikasi) KPU DKI dulu, kan enggak mungkin kan. Kalau tunggu KPU kan nasi jadi bubur dong," ujar Ahok. (rimanews)