JAKARTA (RA) - Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, meminta pemerintah Indonesia mengedepankan diplomasi yang terbuka dan bersahabat dalam menyikapi protes negara tetangga terkait kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Politikus yang akrab disapa Nico itu menilai, pemerintah perlu merespons protes tersebut secara bijaksana dan rendah hati, bukan dengan sikap defensif.
"Adanya protes dari masyarakat negara tetangga itu merupakan hal yang sangat wajar. Karhutla tidak terjadi di negara mereka, melainkan di Indonesia, tetapi mereka ikut merasakan imbasnya," ujar Nico dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Menurut Nico, sebaran kabut asap hingga Malaysia dan Singapura menunjukkan bahwa karhutla tidak hanya menjadi persoalan domestik, tetapi juga berdampak lintas negara. Karena itu, penanganannya membutuhkan keseriusan pemerintah sekaligus komunikasi diplomatik yang baik.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Jawa Barat I tersebut mengatakan, pemerintah perlu terbuka mengakui kekurangan dalam penanganan karhutla dan menyampaikan permohonan maaf secara terhormat jika dampaknya merugikan negara tetangga.
Nico juga meminta Kementerian Luar Negeri menyelaraskan langkah diplomasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar penanganan persoalan kabut asap berjalan lebih terkoordinasi.
Ia mendorong pemerintah memanfaatkan kerangka kerja sama ASEAN untuk mencari solusi bersama. Menurutnya, tawaran bantuan dari Singapura dan rencana pembahasan kabut asap lintas batas dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN pada November 2026 perlu menjadi bagian dari upaya tersebut.
Selain menyoroti hubungan antarnegara, Nico turut menanggapi langkah masyarakat sipil yang menyuarakan dampak karhutla ke tingkat regional.
Ia mencontohkan surat terbuka Serikat Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (SEMA UGM) kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, Kao Kim Hourn. Surat tersebut menyoroti dampak karhutla terhadap kesehatan, pendidikan anak, serta hak masyarakat atas udara bersih.
"Jika sampai masyarakatnya mengadu ke organisasi luar, artinya mereka merasa tidak didengar di dalam negeri," kata Nico.
Ia meminta pemerintah menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi, terutama dalam merespons aspirasi masyarakat dan memperbaiki penanganan karhutla di dalam negeri.
Menurut Nico, diplomasi yang terbuka perlu berjalan beriringan dengan upaya nyata mengatasi karhutla agar dampak kabut asap tidak terus dirasakan masyarakat Indonesia maupun negara tetangga.
