JAKARTA (RA) - Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal DPR RI, Suprihartini, meminta seluruh pimpinan unit kerja berkomitmen membenahi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.
Menurutnya, pengelolaan aset negara bukan hanya menjadi tanggung jawab unit pengelola BMN, tetapi juga seluruh pimpinan unit kerja. Karena itu, pemutakhiran data dan pengecekan fisik aset harus dilakukan secara berkala.
Hal tersebut disampaikan Suprihartini usai menghadiri Sosialisasi Aplikasi SATRIA (Strategic Asset Management) di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia mengapresiasi peluncuran aplikasi SATRIA yang diharapkan menjadi bagian dari transformasi tata kelola aset negara di lingkungan Setjen DPR RI.
"Kami sangat mengapresiasi peluncuran aplikasi SATRIA ini sebagai bagian dari transformasi tata kelola pengelolaan BMN. Ini adalah upaya kita untuk menata kembali BMN yang ada di seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI," ujar Suprihartini.
Suprihartini menyampaikan tiga arahan utama kepada seluruh jajaran Setjen DPR RI. Pertama, pimpinan unit kerja harus aktif memperbarui data dan memastikan keberadaan fisik BMN yang tercatat di unit masing-masing.
Kedua, membangun budaya sadar aset di kalangan pegawai melalui pelaksanaan sensus BMN. Langkah ini diperlukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik barang di lapangan.
"Kadang-kadang kita lihat dalam catatan administrasi barangnya ada, tetapi secara fisik tidak ada. Melalui sensus BMN ini, kita ingin menyinkronkan antara data yang tercatat dengan data fisik yang ada di lapangan. Saya berharap seluruh pimpinan unit dapat menyukseskan agenda sensus ini," tegasnya.
Ketiga, Suprihartini meminta aplikasi SATRIA dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh unit kerja. Menurutnya, peluncuran aplikasi tersebut harus diikuti penerapan nyata dalam pengelolaan aset, bukan sekadar kegiatan seremonial.
Ke depan, ia berharap aplikasi SATRIA terus dikembangkan sehingga dapat terintegrasi langsung dengan sistem pengelolaan BMN yang dikelola Kementerian Keuangan.
