JAKARTA (RA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Bali.
Antrean kendaraan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dilaporkan mengular hingga satu kilometer.
Kelangkaan BBM terjadi di Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, hingga Bangli dan mulai meresahkan masyarakat. Bahkan, seorang perempuan di Badung dilaporkan pingsan setelah mengantre BBM selama berjam-jam.
Puan meminta pemerintah dan Pertamina segera menambah pasokan sekaligus memastikan distribusi BBM ke SPBU berjalan lancar.
"Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali," ujar Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Menanggapi penjelasan Pertamina bahwa kelangkaan dipicu kendala pembongkaran kapal tanker, Puan menegaskan penambahan pasokan harus diikuti kepastian kelancaran pengiriman hingga ke SPBU yang terdampak.
Ia meminta pemeriksaan dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih terjadi sekaligus menentukan langkah percepatan agar pelayanan kembali normal.
"Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal," tegasnya.
Puan juga mendesak Pertamina memetakan kebutuhan BBM secara terperinci berdasarkan wilayah dan jenis bahan bakar. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan harus mendapat perhatian khusus agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Selain itu, ia meminta akses BBM untuk fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi bahan pokok tetap menjadi prioritas selama penanganan kelangkaan berlangsung.
Menurut Puan, Bali merupakan salah satu pusat pariwisata nasional sekaligus penopang ekonomi kreatif. Karena itu, gangguan pasokan BBM harus ditangani secara cepat dan terukur agar tidak menghambat aktivitas masyarakat maupun perekonomian.
"DPR melalui komisi terkait akan mengawal evaluasi ketahanan pasokan Bali, termasuk kebutuhan cadangan operasional dan alternatif pengiriman ketika jadwal berubah," kata Puan.
