MAKASSAR (RA) - Komisi VII DPR RI menyoroti beratnya beban operasional yang dihadapi pelaku industri di Sulawesi Selatan (Sulsel), mulai dari tingginya kewajiban pajak hingga persoalan pasokan dan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.
Persoalan tersebut mencuat dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI melalui audiensi bersama Pemerintah Provinsi Sulsel dan kementerian mitra, akhir pekan lalu.
Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengatakan pelaku industri menghadapi tekanan dari berbagai sisi, sementara pendapatan usaha cenderung menurun.
“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” ujar Novita dalam keterangan tertulis, Senin (12/10/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut keterbatasan pasokan dan tingginya harga solar turut menghambat operasional sektor logistik hingga pabrik manufaktur.
Di sisi lain, pengusaha sulit menaikkan harga jual untuk menutup kenaikan biaya produksi karena daya beli masyarakat masih terbatas.
“(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menekankan perlunya kebijakan tertulis dan standar yang jelas dari pemerintah pusat agar persoalan dunia usaha tidak berhenti pada rapat koordinasi.
“Kami mohon semuanya ada penguatan. Sudah banyak rapat koordinasi yang kita lakukan, kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak mendapat platform standar yang baik,” kata Andi.
Komisi VII DPR RI berkomitmen membawa berbagai persoalan tersebut ke dalam agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan berdaya saing, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
