MAKASSAR (RA) - Komisi I DPR RI mendorong penguatan intelijen dan keamanan siber untuk mengantisipasi penyebaran hoaks, disinformasi, serta ancaman digital yang berpotensi memicu konflik sosial.
Anggota Komisi I DPR RI, Nurul Arifin, menegaskan pentingnya fungsi pencegahan dan deteksi dini saat kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI ke Badan Intelijen Daerah (BINDA) Sulawesi Selatan di Makassar, Sabtu (10/10/2026) lalu.
Menurut Nurul, tugas BINDA tidak hanya mencakup persoalan politik dan keamanan, tetapi juga mengantisipasi potensi gangguan akibat bencana, seperti kebakaran dan banjir.
"Yang dijalankan oleh BINDA di sini adalah melakukan koordinasi dengan aparat keamanan lainnya dan membangun jaringan dengan kelompok masyarakat sehingga meminimalkan kejadian-kejadian yang berpotensi memicu konflik," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai perkembangan teknologi digital menuntut intelijen meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) serta memperkuat dukungan teknologi agar ancaman dapat diketahui lebih awal.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI, Rudianto Tjen, menekankan pentingnya tindak lanjut atas setiap hasil deteksi dini. Menurutnya, koordinasi antara Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri harus berjalan efektif agar potensi gangguan dapat dicegah sebelum berkembang.
"Jangan sampai apa yang sudah diketahui dan terdeteksi sejak dini, tetapi kejadian benar-benar terjadi dan akhirnya tidak bisa diselesaikan sebelum kejadian," tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Rudianto juga menyoroti ancaman siber yang tidak selalu terlihat secara fisik, tetapi dapat berdampak luas terhadap keamanan nasional.
Karena itu, ia mendorong penguatan sinergi BIN, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengantisipasi hoaks dan disinformasi di ruang digital.
