SALATIGA (RA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta evaluasi menyeluruh terhadap data desil yang menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan pendidikan dan sosial.
Evaluasi diperlukan untuk mencegah masyarakat kurang mampu kehilangan hak mendapatkan bantuan akibat kesalahan pengelompokan tingkat kesejahteraan.
Dalam kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI di Kantor Wali Kota Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (9/10/2026), Esti mengungkapkan adanya indikasi kesalahan data mencapai 25 persen.
Menurutnya, persoalan tersebut dapat berdampak pada penyaluran berbagai program bantuan, mulai dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, hingga bantuan rumah tidak layak huni.
"Jika angka kesalahan mencapai 25 persen, ini berbahaya karena berdampak pada penyaluran bantuan sosial. Pembahasannya tidak boleh lagi semata-mata berfokus pada persoalan desil, tetapi harus mengutamakan ketepatan data dan pemenuhan hak rakyat," ujar Esti dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).
Khusus bantuan pendidikan, Esti menegaskan penentuan penerima KIP Kuliah tidak boleh hanya mengandalkan kategori desil. Verifikasi langsung di lapangan diperlukan agar bantuan benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga sangat tidak mampu.
Ia mengingatkan, kesalahan pendataan berpotensi membuat calon mahasiswa dari keluarga miskin kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi.
Sementara itu, anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyoroti metode pengelompokan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbedaan konsep desil dan persentil.
Ia meminta Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan penjelasan mendalam mengenai metode yang digunakan agar pengelompokan kesejahteraan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Komisi X DPR RI berharap evaluasi dilakukan sejak dini, termasuk terhadap pelaksanaan KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Dengan pembenahan data dan verifikasi yang lebih akurat, penyaluran bantuan pendidikan dan sosial diharapkan semakin adil serta tepat sasaran.
