TANJUNGPINANG (RA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, berkomitmen mengawal pemenuhan kekurangan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Jumat (9/10).
Berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kebutuhan pupuk bersubsidi di Kepri mencapai 2.000 ton. Namun, alokasi yang tersedia baru 800 ton, sehingga masih terdapat kekurangan 1.200 ton.
Nurdin menegaskan, meski Kepri bukan daerah sentra pertanian nasional, kebutuhan pupuk bagi petani tetap harus dipenuhi.
"Kepri memang bukan daerah sentra pertanian, namun bukan berarti tidak membutuhkan pupuk subsidi. Kekurangan pupuk setiap bulan atau tahun harus tetap terpenuhi," ujarnya, dikutip dari laman DPR RI.
Untuk menindaklanjuti kekurangan tersebut, Nurdin meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyurati PT Pupuk Indonesia dengan tembusan kepada Komisi VI DPR RI. Surat itu diperlukan sebagai dasar untuk mengawal pemenuhan tambahan pasokan pupuk bersubsidi.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, penambahan pasokan bukan persoalan sulit bagi produsen pupuk nasional.
"Ini bukan suatu persoalan yang sulit, karena PT Pupuk Indonesia bisa menambah produksi pupuk untuk melayani kekurangan pupuk di Kepri. Salah satu tugas kami di Komisi VI adalah memastikan petani mendapatkan dukungan penuh, khususnya distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyambut baik dukungan Komisi VI DPR RI. Ia mengatakan, Kepri masih memiliki keterbatasan produksi pertanian lokal dan bergantung pada pasokan pangan dari daerah lain, seperti Medan dan Aceh.
Menurut Ansar, ketergantungan tersebut membuat ketahanan pangan Kepri rentan terganggu apabila daerah pemasok mengalami kendala akibat faktor iklim maupun bencana alam.
