SIAK (RA) - Investasi senilai sekitar Rp1,6 triliun akan masuk ke Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), Kabupaten Siak, Riau. Pemerintah Kabupaten Siak menargetkan investasi tersebut mampu menyerap sedikitnya 700 tenaga kerja dalam dua tahun ke depan.
Bupati Siak Afni Zulkifli meminta perusahaan yang masuk ke KITB memprioritaskan masyarakat lokal, terutama generasi muda Siak.
Menurut Afni, investasi yang masuk harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi baru.
"Insya Allah dua tahun dari sekarang tidak kurang dari 700 tenaga kerja akan terserap di satu perusahaan ini saja. Kami tekankan, tolong prioritaskan anak-anak muda Siak," kata Afni saat penutupan MTQ tingkat Kecamatan Siak di Kampung Langkai, Rabu (7/10/2026) malam.
Afni menegaskan Pemkab Siak tidak ingin investasi hanya berhenti pada seremoni peresmian. Pemerintah daerah akan memastikan perusahaan memenuhi berbagai persyaratan dan benar-benar siap menjalankan kegiatan industri sebelum dilakukan peresmian.
"Saya tidak mau investasi ini hanya gunting pita saja. Saya baru mau meresmikan kalau mereka betul-betul sudah membersihkan lahan, meletakkan duitnya, menyelesaikan izin, membuat master plan dan sudah siap merekrut muda-muda Siak," ujarnya.
Menurut Afni, keberadaan industri di KITB diharapkan memberikan efek ekonomi yang lebih luas. Selain menyerap tenaga kerja secara langsung, aktivitas industri juga diproyeksikan mendorong pertumbuhan usaha perdagangan, jasa, dan sektor pendukung lainnya.
Pengembangan KITB, kata Afni, menjadi bagian dari upaya Pemkab Siak menyiapkan sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah tantangan fiskal daerah, termasuk penurunan Dana Bagi Hasil (DBH).
Siak dinilai perlu mulai mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas dengan membuka sumber ekonomi baru.
"Minyak kita suatu hari akan habis. Kita harus menyiapkan pintu-pintu ekonomi yang lain," katanya.
Karena itu, Pemkab Siak mendorong KITB menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya memperluas lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan pendapatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Afni juga membuka peluang kerja sama ekonomi dengan Lembaga Adat Melayu. Kerja sama tersebut diarahkan untuk menciptakan sumber pendanaan alternatif bagi lembaga adat sehingga pelestarian adat dan budaya tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Ia berharap DPRD, masyarakat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan bersama-sama menjaga iklim investasi di Siak.
Menurut Afni, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang ditanamkan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Investasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi daerah," ujarnya.
